Sorong, Jubi – Eksistensi masyarakat adat selalu diperhadapkan pada pilihan antara tanah dan uang. Di satu sisi faktanya masyarakat memang butuh uang, di sisi lain tanah adalah syarat keberlanjutan masyarakat adat. “Persoalan utama kita selalu ada di uang, karena kita butuh uang. Tanah atau uang.… Read More
Diposkan oleh : Eveert Joumilena on March 26, 2015 at 20:56:55 WP [Editor : Angela Flassy], TabloidJubi.com Timika, Jubi – Masyarakat Papua saat ini tak perlu khawatir mengenai persoalan sertifikasi tanah atau lahan adatnya. Pasalnya, kini tanah adat sudah bisa dibuat sertifikat di Kemeterian Agraria… Read More
Rabu, 25 Februari 2015 00:34, BintangPAPUA.com Dari Sidak Komisi IV DPRP dalam Rangka Melihat 16 ton Kubik Kayu yang Disita Dishut Papua JAYAPURA – Kemarin, Selasa, (24/2), Ketua Komisi IV DPRP Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur, Boy Markus Dawir, SP, didampingi jajarannya melakukan… Read More
Sumber Berita: Kamis, 29 Januari 2015 11:08, BintangPAPUA.com JAYAPURA – Sejumlah orang masyarakat adat dari Kayu Pulo, Kota Jayapura mendatangi Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, pada Rabu (28/1) pagi. Kedatangan sejumlah masyarakat kayu pulo tersebut, diterima langsung Ketua Komisi I DPR… Read More
http://www.mongabay.co.id/, June 6, 2012 Sapariah Saturi PEMERINTAH diminta tak diam saja melihat perkebunan sawit yang sebagian saham dimiliki Norwegia hanya membayar pemilik lahan milik suku Moi, di Papua US$0,65 (Rp 6.000) per hektare (ha). “Meskipun kala transaksi warga suku Moi penuh kesadaran, tapi pemerintah harus… Read More
http://www.mongabay.co.id, May 23, 2012 Aji Wihardandi Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit membayar suku Moi di Papua hanya 6.000 rupiah per hektar untuk tanah senilai 5.000 dollar per hektar setelah ditanami, berdasarkan laporan yang dibuat oleh Environmental Investigation Agency (EIA) dan LSM dari Indonesia, Telapak. Laporan… Read More