Cara Mengurus Sertifikat Tanah Adat

Pada zaman dulu, kepemilikan tanah pada beberapa daerah di Indonesia dikuasai oleh masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dan diwariskan secara turun-temurun. Hingga saat ini pun, di beberapa daerah yang adat istiadatnya masih kuat, tanah adat ini masih dipegang kuasanya oleh masyarakat setempat. Tanah dengan bentuk titian, pengairan, kas desa, atau tanah bengkok ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja, karena harus melalui tukar guling atau pelepasan hak dari kepala adat. Tanah – tanah tersebut lebih dikenal dengan sebutan tanah girik atau tanah bekas hak milik adat. Tanah girik dapat ditingkatkan status kepemilikannya menjadi hak guna maupun hak milik.

Pembuatan sertifikat tanah adat dalam istilah hukum pertanahan dikenal dengan pendaftaran tanah, yaitu kegiatan melegalkan kepemilikan tanah yang belum pernah didaftarkan untuk pertama kali. Kegiatan ini ada dua jenis, pertama, pendaftaran tanah secara sistematis, yang diprakarsai oleh pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tanah secara sporadis yang dilakukan mandiri/atas prakarsa pemilik tanah. Kedua kegiatan ini tidak perlu didahului dengan proses jual beli.

Sebelum membuat sertifikat tanah, sang pemilik tanah girik ini harus mengurus Surat Keterangan Bebas Senggketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah ke kelurahan tempat tanah tersebut berada. Ini dilakukan agar ke depannya tidak terjadi permasalahan hukum. Jika hal ini sudah terpenuhi, pemilik tanah girik dapat mengajukan pendaftaran tanah untuk pertama kali ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat dengan kelengkapan sebagai berikut :

  1. Surat Rekomendasi dari lurah/camat perihal tanah yang akan didaftarkan
    Membuat surat bebas sengketa dari RT/RW/Lurah
  2. Formulir Permohonan dari pemilik tanah untuk pembutan sertifikat (formulir ini dapat diperoleh di BPN)
    Surat kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain, misalnya Petugas Pembuat Akta Tanah)
    Identitas pemilik tanah (pemohon) yang dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang (biasanya Notaris) dan/atau kuasanya, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, surat keterangan waris dan akta kelahiran (jika permohonan penyertifikatan dilakukan oleh ahli waris)
  3. Bukti kepemilkan sah atas tanah (bisa berupa keterangan girik)
  4. Surat pernyataan telah memasang tanda batas tanah
  5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Sementara (STTS) tahun berjalan.

Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan, banyak faktor yang menentukan. Biasanya diburuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan dengan catatan bahwa persyaratan lengkap dan tidak ada sengketa. Sementara itu biaya yang harus dikeluarkan bergantung pada lokasi dan luasnya tanah, makin luas lokasi dan makin strategis lokasinya biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi.

Semoga informasi ini dapat berguna bagi Anda Urbanites. Yuk, kunjungi UrbanIndo untuk menemukan properti impian Anda. 😀

Facebook Comments
Filed in:

Share This Post