Opini: OAP minoritas sejak 2010

Oleh: Felix Degeim Jubi

Orang Asli Papua (OAP) sedang minoritas di atas tanah leluhurnya sendiri adalah fakta. Ada beberapa sumber terpercaya telah mengungkap fenomena tersebut. Misalnya Data Sensus Penduduk Menurut Klasifikasi Suku 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Dari total 28 kabupaten dan 1 kota madya di Provinsi Papua ada empat kabupaten dengan angka non-OAP lebih tinggi dari OAP. Itulah potret kecil dari masalah besar yang sedang melanda Bumi Papua saat ini, ibarat fenomena gunung es (iceberg).

Tulisan ini diolah dari infografis yang didesain oleh Koran Jubi berdasarkan Data Sensus Penduduk BPS 2010 bertajuk “Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Suku Provinsi Papua”. Tabel tersebut mengungkap sejak tahun 2010 OAP sudah minoritas secara kuantitas di atas tanah leluhurnya sendiri.

Tulisan ini bertujuan membuka diskursus baru ataupun menumbuhkan rasa penasaran (coriousity) dalam meneliti ataupun mengkaji apa saja faktor penyebab munculnya kesenjangan antara jumlah OAP dan non-OAP, melakukan studi perbandingan (comparative study) untuk mengetahui trend terbaru, dan apakah OAP semakin minoritas atau sebaliknya, serta kajian lain yang berkaitan dengan eksistensi OAP di Tanah Papua.

Secara keseluruhan ada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota hingga saat ini. Empat dari total 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2010 memiliki angka non-OAP lebih banyak dari OAP. Keempat kabupaten tersebut antara lain: Merauke, Nabire, Mimika, dan Keerom.

Pertama: Merauke; OAP=72.826 (37,21%) jiwa dan non-OAP=122.890 (62,78%) jiwa dari total 195.716 (100%) jiwa. Kedua: Nabire; OAP=62.040 (47,76%) jiwa dan non-OAP=67.853 (52,23%) jiwa dari total 129.893 (100%) jiwa. Ketiga: Mimika; OAP=75.068 (41,24%) jiwa dan non-OAP=106.933 (58,75%) jiwa dari total 182.001 (100%) jiwa. Keempat: Keerom; OAP=19.698 (40,58%) jiwa dan non-OAP=28.838 (59,41%) jiwa dari total 48.538 (100%) jiwa.

Data di atas adalah potret kesenjangan jumlah antara OAP dan non-OAP di Tanah Papua pada tahun 2010 silam. Fenomena tersebut bisa saja berubah seiring jalannya waktu. Entah OAP semakin minoritas ataupun sebaliknya. Namun beberapa temuan analisis terdahulu membuktikan jumlah OAP semakin minoritas di atas tanah leluhurnya sendiri.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2009 dalam Buku ‘Papua Road Map’ mengidentifikasikan empat akar permasalahan di Tanah Papua. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa masalah prinsipal atau utama yang terjadi di Papua adalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap OAP akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Kondisi seperti ini tentu akan mengancam eksistensi OAP hingga terus menjadi minoritas dalam berbagai aspek pembangunan.

Lebih lanjut hasil analisis oleh Profesor Jim Elmslie (2010) dari Pusat Studi Konflik dan Perdamaian, Universitas Sydney Australia dalam laporan berjudul “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: Slow Motion Genocide or not?” menyimpulkan secara keseluruhan di Provinsi Papua pada tahun 1971 jumlah OAP sebanyak 887.000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 1.505.405 jiwa. Artinya pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,84%. Sementara jumlah penduduk non-OAP tahun 1971 sebanyak 36.000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 708.425 jiwa. Jadi, persentase pertumbuhan penduduk non-OAP per tahun sebesar 10,82%.

Hingga pertengahan tahun 2010 jumlah OAP mencapai 1.730.336 atau 47.89%. Sementara non-OAP mencapai 1.882.517 atau 52,10%. Akhir tahun 2010, OAP mencapai 1.760.557 atau 48.73%. Populasi non-OAP mencapai 1.852.297 atau 51.27%. Jadi, jumlah keseluruhan penduduk Papua hingga tahun 2010 sebanyak 3.612.854 atau 100%.

Dengan melihat proses pertumbuhan penduduk tersebut, Jim memperkirakan bahwa di Tanah Papua tahun 2020, jumlah OAP hanya mencapai 28,99% dari total populasinya yang diperkirakan mencapai 7.287. 463 jiwa. Jumlah ini menandakan bahwa dari total perkiraan penduduk di Tanah Papua, OAP hanya berjumlah kurang lebih 2.112.681. Selebihnya, yakni 5.174.782 atau 71.01% adalah perkiraan persentase jumlah penduduk non-OAP di Papua tahun 2020.

Kini telah memasuki awal tahun 2019. Data Infografis dari Tabloid Jubi dan BPS (2010) serta Analisis dari Profesor Jim Elmslie (2010) di atas bisa saja berubah seiring jalannya waktu. Peningkatan dalam analisis di atas mengindikasikan angka non-OAP bisa terus meningkat sementara OAP semakin minoritas. Untuk itu perlu ada penelitian terbaru guna memperbaharui temuan ataupun teori sebelumnya. Hanya ada dua kemungkinan yakni: apakah jumlah OAP semakin meningkat dibanding non-OAP atau justru sebaliknya?

Selanjutnya, Papua sebagai daerah otonomi khusus (Otsus) sebenarnya pemerintah daerah masih punya andil untuk menekan ataupun meminimalisasi arus migrasi besar-besaran dari luar. Terlebih khusus dengan membuat satuan peraturan daerah khusus (perdasus) yang mengakomodir keberlangsungan hak hidup OAP.

Karena esensi dari pemberian otsua bagi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No 4151) adalah untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Sementara sebagai solusi atas permasalahan ini, LIPI (2009) secara tegas menegaskan bahwa marjinalisasi dan diskriminasi terhadap OAP akibat migrasi dari luar akan diatasi hanya dengan dua pendekatan.

Pertama, pengakuan atas hak-hak hidup OAP (recognision); Kedua, pemberdayaan OAP dengan tindakan-tindakan nyata yang memihak pada OAP (affirmative actions). Sehingga pembuatan regulasi yang dapat melindungi eksistensi OAP dirasa sebagai manifestasi dari pengakuan hak hidup OAP.

Salah satu aksi nyata yang bisa dilakukan segera oleh para pemangku jabatan di Papua saat ini adalah membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya melindungi hak-hak hidup alam dan OAP. Misalnya pemerintah mewajibkan masyarakat yang datang dari luar Papua untuk wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Pendatang (KIPPEN) sebagaimana selama ini diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Tujuannya untuk memudahkan dalam klasifikasi penduduk berdasarkan suku aslinya.

Untuk mengetahui lebih detai mengenai KIPPEN di Bali dapat dibaca pada artikel yang pernah dimuat di media ini berjudul “Belajar dari Bali Berlakukan KTP OAP.” Tulisan tersebut membahas secara khusus mengenai tiga hal antara lain: Pertama, apa program yang telah dan sedang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali? Kedua, bagaimana program tersebut diterapkan selama ini? Ketiga, mengapa Provinsi Papua butuh perberlakuan KTP OAP?

Hanya dengan membuat kebijakan untuk mengontrol arus migrasi besar-besaran dari luar yang mampu menekan ataupun akan meminimalisir fakta OAP menjadi minoritas di atas tanah leluhurnya sendiri. Hal itu pula yang diyakini oleh LIPI (2010) dan Prof. Jim Elmslie dari The University of Sydney Australia (2010).  “Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan oleh kita siapa lagi?

Orang asli Papua sedang minoritas di atas tanah leluhurnya sendiri adalah fakta. Kini saatnya perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak hidup Orang Asli Papua. (*)

Penulis adalah mahasiswa pascasarjana asal Tanah Papua yang sedang kuliah di jurusan Master of Education di The University of Adelaide Australia Selatan

 Editor: Timo Marten

Add Comment