MRP: Masyarakat adat jangan jual tanah, kontrakkan saja

Jayapura, Jubi  Majelis Rakyat Papua atau MRP menghimbau seluruh masyarakat adat di tanah Papua untuk tidak menjual tanah kepada siapapun, termasuk pemerintah. Masyarakat adat harus berupaya mempertahankan hak ulayat mereka, demi generasi yang akan datang.

“Jangan menjual tanah. Tanah-tanah harus di kontrakan. Tidak jual lepas begitu saja,” ungkap Ketua MRP,  Timotius Murib kepada jurnalis Jubi di Jayapura, Papua, pada Jumat (8/08/2019).

Murib menegaskan penjualan tanah hak ulayat oleh masyarakat adat akan membuat masyarakat adat kehilangan kedudukan hukumnya sebagai pemilik hak ulayat. Jika tanah hak ulayat terlepas dari masyarakat adat, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan mereka. Dampak dari hilangnya hak ulayat itu tidak hanya berdampak kepada masyarakat adat generasi sekarang, namun juga berdampak kepada generasi berikutnya.

Murib mengingatkan, suatu satuan warga dapat disebut sebagai masyarakat adat jika memenuhi tiga syarat. Pertama, memiliki wilayah adat yang jelas. Kedua, memiliki budaya serta bahasa yang hidup di wilayah adatnya.Loading…;

Ketiga, memiliki cerita asal-usul dan para leluhur  yang menjelaskan keterkaitan masyarakat adat itu dengan wilayah adatnya. “Kalau dia tidak miliki wilayah atau tanah lagi, kami tidak bisa menyebut dia  masyarakat adat, karena wilayah dan tanah adatnya sudah dia jual,”ungkapnya.

Murib juga merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. “Putusan ini menjadi dasar hukum masyarakat adat untuk melindungi hutan adatnya. Masyarakat [adat] melindungi dulu, hukum lain seperti peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah khusus bisa menyusul untuk memperkuat,” kata Murib.

Ketua Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa Masyarakat Adat Papua (KLBMAP), Domminikus Surabut menyatakan Pemerintah Indonesia wajib melindungi masyarakat adat. Kewajiban itu timbul sebagai konsekuensi hukum dari pilihan Pemerintah Indonesia meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional di bidang hak asasi manusia.

Akan tetapi, demikian kata Surabut, Pemerintah Indonesia tidak memiliki komitmen serius melindungi hak masyarakat adat di Indonesia. “Negara ini punya hukum sosialis, mengakui hak asasi manusia, tetapi wataknya kapitalistik. Negara secara sepihak meng-klaim semua hak masyarakat adat, masyarakat adat dikorbankan atas nama pembangunan,” ungkap Surabut, MInggu (11/8/2019).

Editor: Aryo Wisanggeni G

Add Comment