DAP desak Raperdasus Masyarakat Hukum Adat segera disahkan

Jayapura, Jubi Dewan Adat Papua mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua segera merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus Masyarakat Hukum Adat. Rancangan Peraturan Daerah Khusus Masyarakat Hukum Adat itu harus segera disahkan karena mengatur hak-hak masyarakat adat di Papua.

Desakan itu dinyatakan Direktur Eksekutif Dewan Adat Papua (DAP), Ferdinan Okoserai di Jayapura, Rabu (10/4/2019). Okoserai menilai proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Masyarakat Hukum Adat oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) terlalu lambat.

“Informasi yang kami dapat, kini pembahasannya di MRP. Apa sebenarnya yang membuat pembahasannya di MRP lamban?” kata Okoserai mempertanyakan

Menurut Okoserai, selama ini publik di Papua selalu menilai pemerintah pusat sebagai pihak yang selalu lambat merespon berbagai usulan aturan dari daerah. Akan tetapi, Okoserai menyayangkan justru lembaga daerah seperti MRP yang lambat menjalankan tugas dan wewenangnya menerbitkan regulasi yang penting bagi orang asli Papua. “MRP harus serius membahas Raperdasus Masyarakat Hukum Adat yang sudah diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua,” ucapnya.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), John NR Gobay mengatakan Raperdasus Masyarakat Hukum Adat telah diserahkan kepada MRP sejak Januari 2019, untuk mendapatkan pertimbangan dari MRP. Menurut Gobay, seharusnya Raperdasus berikut pertimbangan MRP telah diserahkan kembali kepada DPRP, karena pembahasan MRP seharusnya hanya memakan waktu dua pekan.

“Kalau kami melaksanakan aturan, setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan (tidak ada pertimbangan dari MRP), kami bisa menganggap MRP (sudah) menyetujui (Raperdasus yang kami mintakan pertimbangan). Akan tetapi, cara itu tidak kami lakukan, karena kami menghargai posisi MRP sebagai lembaga kultur,” kata Gobay.

Gobay masih berharap MRP dapat cepat memberikan pertimbangan atas Raperdasus Masyarakat Hukum Adat itu, dan mengembalikan Raperdasus itu kepada DPRP. Jika telah mendapatkan pertimbangan dari MRP, DPRP dapat segera menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Raperdasus Masyarakat Hukum Adat itu. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Add Comment