Regulasi khusus untuk pedagang OAP

Pedagang Orang Asli Papua (OAP) sedang berjualan – Jubi/ Agus Pabika.
Pedagang Orang Asli Papua (OAP) sedang berjualan – Jubi/ Agus Pabika.

Jubi – Anggota parlemen Provinsi Papua dari perwakilan Wilayah adat Meepago, John NR. Gobai mengatakan, harus ada kepastian usaha bagi pedagang asli Papua. Hal itu ia sampiakan pada acara Diskusi Publik bertema “Pasar Khusus Bagi Rakyat Papua dan Perlindungan Pangan Lokal” di Susteran Maranatha Waena, Kota Jayapura, Selasa, 16 Oktober 2018.

 

“Kepastian usaha itu harus diciptakan dengan regulasi yang jelas tentang sistem perlindungan dan pengembangan pangan lokal, kami dorong, ranperdasusnya sudah masuk ke badan peraturan daerah,” ujarnya.

 

Rancangan peraturan tersebut, kata Gobai, tidak lama lagi akan dibahas anggota parlemen rakyat Provinsi Papua.

 

“Karena itu perlu dukungan semua pihak, kita gorong bersama-sama,” katanya.

 

Terkait pangan lokal, Gobai menegaskan agar semua pihak harus paham bahwa perlindungan pangan lokal sangat penting. Karena pangan lokal tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga bernilai ekonomi.

 

Dalam rangka melihat pangan lokal bernilai ekonomi itu, katanya, perlu usaha pegembangan pangan lokal. Bukan sekedar méngembangkan, tetapi perlu menciptakan satu sistem pasar.

 

Orang Asli Papua harus bergerak memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Orang yang punya tanah harus memproduksi pangan lokal dalam jumlah besar.

“Yang punya tanah kasih sewa kepada yang tidak punya, hasilnya bisa diatur sebagian untuk yang punya tanah,” katanya.

 

Kalau sudah mampu memproduksi, lanjutnya, harus ada transportasi yang menjamin membawa hasil produksi sampai ke tempat pembeli hasil produksi. Karena itu juga harus ada yang menampung, seperti PT Irian Bakti.

 

“Kita bisa pakai PT Irian Bakti tidak hanya menyalurkan beras rakyat miskin, tetapi juga pangan lokal,” ujarnya.

 

Tetapi, menurut dia, lebih tepatnya, kalau usaha semacam itu diserahkan kepada Solidaritas Pedangan Asli Papua (SOLPAP).  Karena SOLPAP sudah memulai suatu upaya agar Orang Asli Papua bergerak di dunia pasar.

 

“Masyarakat membawa, langsung bei, masyarakat pulang kerja lagi, itu kepastian usaha, kalau itu jalan masyarakat tidak akan pernah berhenti bekerja,” katanya.

Kemudian SOLPAP mendistribusikan kepada setiap konsumen yang sudah bekerja sama. SOLPAP bisa meneruskan ke dunia usaha perhotelan, perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Papua.

 

“Dalam regulasi kita atur setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) wajib membeli, bagi saya tidak ada yang susah,” ujarnya.

 

Gobay mengatakan, masyarakat tidak akan pernah berhenti berproduksi kalau ada pasar. Masyarakat akan terus berproduksi menjadi mandiri di negerinya sendiri.

“Itu baru namanya mandiri, demi kemandirian itu kami mendorong Ranperdasus Perlindungan Pangan Lokal dan Pedagang Asli Papua,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, diskusi publik tersebut dalam rangka proses Ranperdasus tersebut untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

 

Koordinator SOLPAP Frangky Warer mengatakan, sangat penting usaha perlindungan dan pegembangan pangan lokal, termasuk usaha mengajak masyarakat memproduksi pagan lokal.

 

“Ini penting karena pedagang asli Papua yang berjualan di Kota Jayapura tidak dari hasil produksinya sendiri, kita punya mama-mama yang jualan, 70 persen membeli dari produsen orang luar Papua,” ujarnya.

 

Hal seperti itu, katanya, adalah satu fakta bahwa orang Papua tidak bergerak di dunia produksi. Dunia produksi sayur bagi pedagang asli Papua di Kota Jayapura dikuasai orang yang mendatangi Papua.

 

Karena itu, menurutnya, sangat penting ada kepastian hukum bagi masyarakat untuk memproduksi. Masyarakat harus punya lahan, terutama yang ingin bergerak pada usaha memproduksi.

 

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdangangan, dan Koperasi Kota Jayapura Robert LN Awi mengatakan ada 15 ribu pedagang di Kota Jayapura dan 7 ribu di antaranya orang asli Papua.

 

“Sayangnya mereka tidak bergerak di dunia sembilan bahan pokok (sembako), tidak ada orang asli Papua, penjual sembako dikuasai pedagang nusantara,” ujar Awi yang tampil sebagai salah seorang pemateri diskusi.

 

Ia menjelaskan, orang asli Papua lebih bergerak di dunia usaha yang tidak tetap, seperti berjualan sayur, pinang, ikan asar, sagu, dan jenis dagangan lainya. Namun, itu pun mulai dijual pedagang nusantara.

 

Sebagian besar pedang OAP tersebut ada di Pasar Youtefa. Di Pasar Youtefa ada 12 ribu pedagang, di antaranya pedagang OAP lebih 4 ribu.

 

Usaha pedagang asli Papua bersifat tidak tetap dengan berbagai alasan. Salah satu adalah alasan transportasi. Kebayakan pedagang OAP berasal dari Kabupaten Keerom, Jayapura, dan Sarmi. Mereka tidak bisa membawa dagangan karena transportasi.

 

Masyarakat juga tidak bisa berusaha secara aktif lantaran modal. Modal yang terbatas membuat masyarakat tidak mengurus usahanya berkelanjutan.

 

“Lebih dari itu, masyarakat tidak disiplin dalam berbinis, tidak rutin membawa hasil kebun, mereka datang ketika ada hasil kebun atau ketika ada transportasi, mereka jual hari ini, makan habis hari ini,” ujarnya.

 

Karena itu, kata Awi, pemerintah Kota Jayapura tetap berusaha mendampingi sejumlah UKM sebagai langkah awal membina masyarakat asli.

Awi juga prihatin dengan kondisi perekonomian di Papua, karena barang yang dimakan masyarakat asli setiap hari bahkan juga tidak dijual di pasar oleh orang asli Papua. Ia mencontohkan penjualan pinang dan sagu.

 

“Di empat pasar yang ada di Kota Jayapura, yaitu Pasar Youtefa, Pasar Hamadi, Pasar Tanjung Ria, dan Pasar Entrop, kita bisa hitung yang menjual itu pedagang nusantara,” katanya.(*)

Add Comment