Praktik Arif Ekologi Budaya (1)

Oleh: I Ngurah Suryawan

“Ways of protecting and controlling the exploitation of their natural resources”.Praktek (Sasi) ini pada umumnya melibatkan ritual-ritual, kepercayaan kepada leluhur dan kekuatan supranatural untuk mencegah dilakukannya pelanggaran-pelanggaran. (Von Benda-Beckman et al, 1992:8)

Membaca praktik-praktik relasi manusia dengan lingkungan ekologinya adalah memahami totalitas kebudayaan itu sendiri. Keseluruhan praktek ini adalah ekspresi kebudayaan—dalam hal ini orang Marori dan Kanum di Merauke—yang merupakan bentuk hubungannya dengan alam dan para leluhur. Tujuan utamanya sudah tentu untuk melindungi lingkungan alam beserta dengan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Praktik arif ekologi inilah yang kurang lebih menjadi garis besar pemahaman dari ekologi budaya. Praktik-praktik ekologi budaya ini merupakan upaya (inisiatif) lokal, sekaligus juga pengetahuan lokal, yang mencerminkan peradaban dan kebudayaan mereka. Di dalamnya terdapat berbagai ekspresi budaya, nilai-nilai, dan kepercayaan yang menandakan begitu rekatnya hubungan mereka dengan lingkungan sekitarnya.

Sasi masih penting?  

Sasi memiliki perjalanan yang panjang sebagai salah satu praktik ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Merunut sejarah pelaksanaan Sasi, kita akan melihat pada zaman pra kolonial yang mengarah pada definisi perlindungan sumberdaya dari pencurian. Von Benda-Beckman et al (1992:8; Patriana dkk, 2016: 259) mengungkapkan: “ways of protecting and controlling the exploitation of their natural resources”.

Praktek ini pada umumnya melibatkan ritual-ritual, kepercayaan kepada leluhur dan kekuatan supranatural untuk dicegah dilakukannya pelanggaran-pelanggaran. Namun kepercayaan pada kekuatan supranatural itu kemudian berubah sejalan dengan masuknya ajaran agama Islam dan Kristen abad ke- 15 dan ke-16, sehingga banyak komponen kepercayaan tradisional (kepada roh-roh leluhur) digantikan dengan kepercayaan Tuhan monotheisme. Pada titik inilah peranan agama dalam mempengaruhi pelaksanaan Sasi  berawal.

Selain itu terdapat pula perubahan dalam komponen kelembagaan Sasi pasca masuknya ajaran agama. Pada masa sebelumnya, pada masa patheisme, regulasi ditetapkan berdasarkan kepercayaan tradisional. Namun ketika ajaran agama semakin meluas, terutama pada permulaan abad ke-18, banyak dari kepercayaan-kepercayaan supranatural yang ada sebelumnya tersebut dihilangkan, dan di berbagai wilayah peran pemimpin keagamaan dalam mengontrol Sasi menjadi lebih kuat. Oleh sebab itulah yang terjadi kemudian adalah perpaduan pelaksanaan Sasi dari perspektif adat dan juga pengaruh dari agama. Pelaksanaan Sasi selalu berubah dan berkembang seiring dengan pengaruh dari pihak agama, pemerintah, dan sudah tentu dari adat sebelumnya.

Hal yang juga berperan dalam mendukung berjalannya Sasi selama berabad-abad adalah manfaat dari institusi Sasi dalam menjaga keutuhan masyarakat. Von Benda-Beckman et al (1992) menyebutkan, “an institution to manage the village’s natural resources and to quarantee equitable distribution of communal products”.  Von Benda-Beckman dan von Benda-Beckman (1988) juga menyebutkan bahwa melalui Sasi terdapat suatu konsep yang disebut dengan social security mechanism atau jaminan sosial yang didefinisikan sebagai berbagai relasi dan interaksi social yang terjadi di masyarakat, baik antara individu, keluarga, maupun organisasi, yang dapat memobilisasi bantuan ketika mereka menghadapi masa-masa sulit. Kelembagaan yang melaksanakan Sasi dengan demikian menjadi suatu mekanisme jaminan sosial (Patriana dkk, 2016: 259).

Perubahan yang terjadi di masa kolonial (penjajahan) terutama terkait dengan politik perdagangan dan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa di masa tersebut. Di beberapa di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Maluku, pada akhir abad ke-19, berbagai regulasi dan keterlibatan pemerintah desa pada praktek Sasi bahkan dilarang/dihilangkan. Namun di beberapa desa lainnya sangsi atas penegakannya justru ditingkatkan. Zener (1994) melihat hal ini sebagai suatu bentuk kodifikasi aturan adat yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sebagai upaya untuk mengontrol produksi dan mengelola hasil komersil dari kegiatan pertanian an perikanan untuk menghasilkan keuntungan bagi elit desa dan pemerintah.

Peluso dan Vandergeest (2001) juga mengungkapkan bahwa di bawah kolonialisme, berbagai produk “hutan” dan “rimba” baik kayu maupun non-kayu adalah penting bagi pendapatan, pekerjaan dan penggunaan pemerintah kolonial, seingga pada masa tersebut banyak dilakukan kegiatan pengaturan dan perundangan yang ditujukan untuk mengontrol hutan dan mendisiplinkan populasi. Berakhirnya Perang Dunia Kedua diikuti dengan babak baru pemerintahan Indonesia dimana pengelolaan sumberdaya alam oleh negara diawali dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang bernunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergiunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini kemudian pada rezim Orde Baru menjadi titik tolak perubahan ketika negara (pemerintah pusat) mempunyai kewenangan atas lahan masyarakat yang kemudian dijadikan dasar Negara untuk memberikan hak-hak pengelolaannya kepada pihak-pihak yang dipandang mampu menggerakkan roda ekonomi nasional secara pesat (Patriana dkk, 2016: 259). (*)

Penulis adalah Antropolog dan Dosen di Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.     

Source: Jubi

Add Comment