Perlancar ekspor, Menteri BUMN minta Sucofindo berkantor di Jayapura

Menteri BUMN, Rini Soemarno, saat melihat hasil kayu olahan Merbau ekspor ke Shanghai, Tiongkok - Jubi/Sindung
Menteri BUMN, Rini Soemarno, saat melihat hasil kayu olahan Merbau ekspor ke Shanghai, Tiongkok – Jubi/Sindung

Jayapura, Jubi – Menjawab keluhan dari para pengekspor kayu olahan, Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, memastikan PT Superintending Company of Indonesia (Persero), atau lebih populer dengan sebutan Sucofindo akan berkantor di Jayapura.

“Saya baru mendapatkan informasi terkait dengan adanya keluhan dari para pengekspor kayu, sebelumnya ekpor langsung tidak bisa dilakukan di Jayapura karena tidak ada Sucofindo dan proses fumigasi. Sucofindo yang juga BUMN maka mereka akan ada di Jayapura,” ujarnya dalam press conference usai peresmian 16 proyek strategis Pelindo IV, Jumat (24/8/2018),

Rini menambahkan adanya Sucofindo di Jayapura guna memperlancar proses ekspor langsung dari Pelabuhan Jayapura ke negara tujuan setelah melepas 37 Kontainer kayu olahan yang di ekspor ke Shanghai, Tiongkok.

“Saya kembali ke sini, Insya Allah dua bulan lagi saat akan memasang listrik di desa kalau dua bulan dari sekarang (Sucofindo) itu belum ada, ya keterlaluan,” katanya.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (Iswa) Provinsi Papua, Daniel Gerden, menyambut baik pernyataan Menteri BUMN yang akan menghadirkan Sucofindo di Jayapura.

Gerden mengungkapkan salah satu hambatan kuantitas pengusaha dalam melakukan ekspor karena belum adanya petugas Sucofindo di Jayapura sehingga ketika hendak mengirim barang, mereka harus mendatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.

“Dengan itu, kalau pelayanan itu berjalan dengan baik, saya kira kesinambungan ekspor itu jangankan per bulan, per minggu juga bisa,” katanya.

Melalui ekspor kayu, para pengusaha bisa berkontribusi pada pendapatan negara dan daerah, terlebih kini kondisi rupiah tengah tertekan dolar AS.

“Kalau berbicara ekspor ini kan tentang bagaimana kita memasukan devisa untuk negara. Ekspor dan impor harus seimbang, kalau impor lebih tinggi dibanding ekspor maka dolar yang akan naik karena kita butuh dolar untuk membeli barang dari luar,” katanya.

Gerden menyebut dari 10 perusahaan yang ada di Papua, 5 di antaranya perusahaan yang ada telah bisa melakukan pemprosesan hingga produk siap ekspor. (*)

Add Comment