Pemetaan partisipatif di Tanah Tabi (3)

Masyarakat DAS Namblong ketika foto bersama usai diwawancarai tim Jubi, 4 Agustus 2018 - Jubi/Yance Wenda
Masyarakat DAS Namblong ketika foto bersama usai diwawancarai tim Jubi, 4 Agustus 2018 – Jubi/Yance Wenda

Oleh : Timo Marten, Engel Wally, Yance Wenda

Kebangkitan masyarakat adat yang dicanangkan Bupati Mathius Awoitauw, kata Yakob, menjadi keistimewaan bagi masyarakat. Dengan itu, mereka dapat memahami batas-batas wilayah, potensi sumber daya alam dan hak milik mereka.

Jika pemerintah mau mengelola hasil-hasil tambang atau hasil hutan, maka harus ada izin dari masyarakat adat, khususnya pemilik ulayat. Sebab masyarakat adat mengetahui batas-batas wilayahnya, sehingga kekayaan mereka tidak seenaknya diambil atau dicuri.

Misalnya, dalam laporan Buletin Kontak Kawan (BKK) terbitan PTPPMA (2017), menyebutkan kayu olahan yang keluar dari wilayah pembangunan tiga dan empat (Kaureh, Yapsi, Unurum Guay, Nambluong, Nimboran, Nimbokrang) sekira 10-15 tronton dan 10-15 truk sehari. Kayu-kayu ini dikirim ke sawmill di Sentani, Abepura dan Entrop, Kota Jayapura.

“Kalau tidak ada begitu nanti UPT-UPT itu tukar dengan rokok surya satu batang atau beras satu kilo baru bawa pulang kayu besi,” ujarnya.

Kembali ke adat dengan pemberlakukan kampung adat dinilainya menghindari penipuan. Terutama penipuan terhadap masyarakat oleh pemerintah dan pemodal.

“Kalau dibuat seperti ini kampung adat, maka ada ruang gerak bagi ondoafi. Jadi, mari kita duduk baru bicara. Soal pembangunan itu kami tidak larang, tapi harus sesuai dengan aturan adat,” ujarnya.

Masyarakat adat bukan obyek yang berdiri sendiri. Mereka punya wilayah, sejarah, otoritas dan serta sumber daya.

Tokoh masyarakat Jayapura, Edi Ohoiwutun, mengatakan jika program pemberdayaan masyarakat adat dilakukan sungguh-sungguh, maka pengakuan terhadap hak menjadi penting. Hak itu merupakan bagian dari sumber daya ekonomi itu ada.

“Kalau kita sudah berikan legitimasi terhadap hak ulayat, maka sumber daya itu dengan sendirinya adalah bagian integral dari otoritas adat,” kata Ohoiwutun.

Menurut Ohoiwutun pengelolaan sumber daya alam menyangkut bagimana menghubungkan masyarakat adat sebagai pemilik sumber daya dengan investor atau kebijakan pemerintahan.

PTPPMA lebih pada pemetaan tempat-tempat penting, termasuk batas-batas wilayah adat. Dalam proses penetapan masing-masing wilayah adat merujuk pada sejarah, sistem adat, kekuasaan dan kewenangan dalam struktur adat.

Dalam hal memetakan wilayah adat, PTPPMA mengumpulkan atau mengidentifikasi potensi-potensi yang ada. Selain itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengambarkan ruang-ruang (wilayah) mereka.

Penetapan wilayah adat menghargai kesepakatan bersama. Koordinator Kebijakan dan Pendidikan Publik PTPPMA, Nicodemus Wamafma, mengatakan pihaknya mendorong pengakuan hutan adat.

“Kendala kita, kita belum ada perda. Makanya tahun kemarin kita dorong, mulai dari sosialisasi, konsolidasi, kemudian perencanaan, batas-batas hutan adat dan melengkapi dokumennya, termasuk mereka punya dokumen kelengkapan adat dan mandat sosial yang di berikan kepada DAS,” kata Wamafma.

Jika ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, tahurai, dan hutan masyarakat, maka harus ada hutan adat. Hutan adat berbeda dengan hutan-hutan yang lain. Hutan masyarakat, mereka mengajukan usulan ke pemerintah baru pemerintah memberikan izin, tapi izin pakai selama 35 tahun.

“Kalau hutan adat itu pengakuan langsung oleh negara, pemberian kembali hak hukum adat yang merupakakan hutan kawasan mereka, itu perbedaaannya,” katanya.

Berbicara soal hutan adat berarti haknya kembali kepada masyarakat sebagai pemilik hutan adat sesuai keputusan MK nomor 35 tahun 2012.

“Putusan itu dengan tegas menyatakan bahwa adat bukan lagi hutan negara, karena hutan adat selama puluhan tahun hak diambil oleh negara melalui UUD Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan kemudian di UUD Kehutanan 41 tahun 1999.”

Ia berpendapat, masyarakat adat mau memajukan hutan adat, maka harus ada kepastian ruang dengan pemetaan partisipasi adat.

“Partisipasi itu masyarakat sendiri yang terlibat, mengukur, menyepakati, membagi ruang sendiri dan menentukan batas,” kata Wamafma.

Di Nambluong, lanjutnya, setidaknya ada 54 ribu hektare hutan yang didorong menjadi hutan adat, Kemtuk dan Kresi 10-12 ribu hektare.

“Sebelumnya itu satu wilayah adat namun setelah munculnya pengakuan adat wilayah itu masyarakat mulai memetakan wilayah adat itu sendiri.”

Selain pemetaan hutan adat, juga dilakukan pemetaan kampung adat. Pemetaan partisipatif menyangkut juga pemetaan hutan adat. Hutan adat ada dalam wilayah besar, seperti, suku, marga, dan kampung.

Ia berharap dengan dilakukan perda penyelenggaraan, pada tahapan berikut bupati harus membentuk tim yang disebut dengan panitia hukum adat.

“Panitia hukum adat ini bertujuan untuk menginventarisasi masyarakat-masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jayapura, baru dilakukan verifikasi yang nanti dilakukan oleh kepala distrik yang nanti lakukan indentifikasi dan verifikasi.”

Hasil idenfikasi dan verifikasi oleh kepala distrik akan diteruskan kepada bupati. Dengan demikian, bupati mengeluarkan rekomendasi sesuai hasil tersebut.

“Satu tim yang harus dibentuk tim inventarisasi dan validasi wilayah adat.”

Verifikasi dan validasi data

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, mengakui pemetaan wilayah berdasarkan DAS telah dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat. Pemetaan akan dibawa ke pemerintah daerah.

Pemda pun akan membentuk tim validasi yang dikoordinir langsung oleh sekretaris daerah (sekda), kepala distrik, DAS, dan kepala-kepala suku. Tim ini dibentuk untuk memverfikasi pemetaan berdasarkan data yang diberikan masyarakat.

Hasil verifikasi data ini diumumkan kembali kepada masyarakat. Jika keberatan terhadap batas-batas wilayah, maka sekda akan menurunkan kembali tim validasi untuk melakukan verifikasi ulang.

“Teknisnya tentu akan dibantu juga oleh tim ahli yang memang paham soal pemetaan wilayah, dan pemetaan tersebut sampai dengan batas-batas kampung,” kata Yanuaring.

Ia tidak mempersoalkan jenis-jenis hutan masyarakat di wilayah adatnya. Artinya, jika dilakukan pemetaan, akan ada hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, hutan produksi, dan sebagainya. Masyarakat tinggal memanfaatkan hutan tersebut sesuai peruntukannya. Karena hutan juga merupakan potensi sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat adat.

Misalnya ada hutan cagar alam seperti di Rhepang Muaif yang dilindungi karena ada tujuh spesies cenderawasih. Hutan ini dikelola masyarakat dan dijadikan kampung ekowisata.

“Sebenarnya proses-proses ini sudah diakomodir di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016. Dari sumber alam dan potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap kampung dapat dikelola dengan baik, untuk menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” katanya.

Melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), sumber-sumber daya alam dikelola baik. “Sekarang bagaimana dengan masyarakat adat di kampung-kampung. Demikian juga dengan pemerintah daerah, karena perda ini sudah dua tahun disahkan bagaimana dengan implementasinya di tengah masyarakat,” katanya. Bersambung! (*)

Sumber: TabloidJubi.com

Add Comment