Pemetaan partisipatif di Tanah Tabi (2)

Oleh: Timo Marten, Engel Wally, Yance Wenda, TabloidJubi

Pemkab Jayapura mengklaim pengakuan masyarakat adat dimaksud agar masyarakat bebas mengelola sumber daya alamnya. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui potensi-potensi dan sumber daya alamnya serta dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun memberikan pengakuan kepada sembilan masyarakat adat seperti dicanangkan Pemkab Jayapura.

Bahwasannya pemerintah pusat berupaya hadir untuk memberi pengakuan seluruh ruang bagi masyarakat adat Papua. Pengakuan itu meliputi ruang-ruang: gunung, pantai, hutan, dan semua sumber daya yang dimiliki masyarakat adat. Oleh karena itu, masyarakat adat tidak perlu direlokasi dari wilayah adatnya.

“Jadi kalau dia bicara soal adat berarti kembali ke peta itu, karena semua informasi diisi dengan bahasa daerah,” katanya.

Meski kebangkitan masyarakat adat disahkan melalui SK Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 dan Perda Nomor 8 Tahun 2016, masyarakat adat masih menunggu SK atau semacam legalitas hukum terhadap peta adat dan pengakuan terhadap mereka hutan adat.

Bahwasannya peta wilayah adat sudah dikerjakan PTPPMA. Namun peta itu harus didukung diperkuat landasan hukumnya.

“Itu berarti kami bisa tahu, ini, itu, ada pembagian wilayah kerja, misalnya, pertanian, hutan lindung. Sampai saat ini kami masih buta. Kembali ke bupati agar ditetapkan dalam perda,” kata Ketua DAS Nambluong, Matius Sawa, 4 Agustus 2018.

“Petanya harus jadi dulu. Yang menentukan itu peta, mana hutan lindung, kawasan pertanian. Peta itu diamankan dengan peraturan menteri,” lanjutnya.

Potensi-Potensi Masyarakat Adat

PTPPMA bersama masyarakat adat melakukan pemetaan wilayahnya. Pemetaan dilakukan untuk meminimalisir konflik teritorial. Namun pemetaan belum tuntas. Dari pemetaan tersebut diketahui DAS Nambluong di bagian timur berbatasan dengan wilayah adat Kemtuk dan Kemtuk Gresi, sebelah utara wilayah adat Souwali dan Yokari, sebelah barat berbatasan dengan wilayah adat Unurum Guay dan Yapsi, serta wilayah adat Klesi dan Yapsi di sebelah selatan.

Setelah pemetaan di Nambluong dilanjutkan ke Klesi. Dalam kedudukan wilayah adatnya saling terhubung. Wilayah Klesi berbatasan dengan Kemtuk dan Nambluong di utara, barat: Oktim dan Demta, wilayah Yowari (Sowari), utaranya Nambluong.

Sedangkan Kemtuk berbatasan dengan Nambluong di bagian barat, Moi, dan Yokari di utara, Sentani di timur dan Klesi di selatan.

Masyarakat adat di Lembah Grime ini memiliki potensi-potensi dan sumber dayanya. Di Nambluong ada hutan dan NKT (nilai konservasi tinggi), Kali Biru yang didorong untuk objek wisata, serta menjadi lab hutan, peternakan (sapi), dan pertanian.

Pada tahun 2007, PTPPMA melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk pemeliharaan tanaman kakao. Misalnya di Kampung Meno dilakukan pemetaan luas perkebunan masyarakat.

Hampir tiap kepala keluarga (KK) memiliki perkebunan kakao siap produksi lebih dari 1 hektare. Paling sedikit hasilnya 20 kilo. Artinya, ini sangat potensial sehingga dibuat semacam industri. Badan usahanya koperasi.

Masyarakat diberdayakan untuk mengelola kakao menjadi pasta dan silverqueen. Kakao dari kawasan ini bahkan diekspor ke Jepang. Namun hingga kini pendampingan akhirnya terhenti karena terkendala hama dan pendanaan.

Masyarakat pun berupaya mengembangkan kakao untuk pemulihan hama. Misalnya dengan sambung pucuk, sambung samping, dan peremajaan. Ada juga pelatihan dan praktik lapangan.

Jika Nambluong sudah melakukan pemetaan wilayahnya, DAS Klesi di wilayah Gresi pun demikian. Selain hutan, setidaknya tiap kepala keluarga (KK) mempunyai lahan kakao seluas 3-4 hektare dengan panen sebanyak 3-4 ton per masa panen.

Ketua DAS Klesi (Gresi), Yakob Wadi, mengatakan DAS Gresi terdiri dari tiga sub suku, yaitu, sub suku Gresi Bawah, Gresi Atas, dan Gresi Yabi. Bahasa yang digunakan adalah satu.

Menurut Wadi tiga wilayah adat ini sudah memetakan hutan-hutan adatnya. Pemetaan dilakukan bersama PTPPMA sebagai pendamping.

Di Nimboran lahan kakao disebutnya seluas 50 ribu hektare, 60 ribu hektare di Kemtuk, dan 50 ribu hektare di Gresi.

PTPPMA sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat di Tanah Papua mendorong percepatan pengusulan hutan adat (MHA) masyarakat adat. Lembaga ini gencar melakukan sosialisasi dan konsolidasi untuk menyatukan kesepahaman kepada masyarakat adat ihwal pentingnya pengelolaan hutan adat dan lahan masyarakat, serta pendampingan bagi mereka. Tanggal 21, 22 dan 25 September 2017 mendorong pengakuan atas MHA ini.

Terutama jika merujuk kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 32 Tahun 2015 dan Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016.

“Perjuangan ini cukup panjang. Begitu reformasi masyarakat angkat kembali dan itu di tingkat nasional ada AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Oleh Dewan Adat Papua ada Dewan Adat Suku sesuai dengan tujuh wilayah adat yang ada,” kata Yakob Wadi, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Ia menyebutkan, seiring perkembangan sosio-politis di Papua adat tidak dihargai oleh pemerintah setempat. Padahal masyarakat adat sudah diakui negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) dan 281 ayat (3).

“Adat ini punya ruang, diakui oleh tatanan negara. Namun tidak dihargai pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi. Mereka lebih mengutamakan kepentingan negara,” katanya.

Maka dari itu, Yakob mengharapkan agar pemerintah tidak hanya berleha-leha, tetapi dapat bekerja sama dengan masyarakat adat.

“UUD itu tidak disampaikan kepada masyarakat. Justru ditutup-tutupi,” ujarnya.

Menurut Yakob masyarakat adat di Lembah Grime, suku Grimenawa, DAS Nambluong, dan Gresi telah mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 disebutnya membela hak-hak asasi kemanusiaan, sebab hutan dikembalikan kepada adat.

“Kami sekarang tunggu SK, kapan SK yang ditetapkan itu bisa turun?” katanya.

Wadi menilai bahwa masyarakat adat tidak antipembangunan. Namun negara seharusnya bekerja sama dengan masyarakat adat, mengayomi mereka, dan melindunginya serta diberi kebebasan untuk mengolah potensinya. Hutan adat misalnya.

“Negara sudah harus mengakui ada masyarakat adat. Ini harus dibuktikan kalau adat itu miliki masyarakat adat,” katanya. Bersambung! (*)

Add Comment