Masyarakat adat Mambra ingin kembali ke Mamta

Sekretaris Dewan Adat Mambra, Matin Tukeja (kiri) bersama sekretaris Komisi I DPRP Mathea Mamoyao, usai pertemuan Komisi I DPRP dengan masyarakat adat Kabupaten Mamberamo Raya, Rabu (22/2/2018) - Jubi/Arjuna.
Sekretaris Dewan Adat Mambra, Matin Tukeja (kiri) bersama sekretaris Komisi I DPRP Mathea Mamoyao, usai pertemuan Komisi I DPRP dengan masyarakat adat Kabupaten Mamberamo Raya, Rabu (22/2/2018) – Jubi/Arjuna.

Jayapura, Jubi Masyarakat adat Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) yang kini masuk dalam wilayah adat Saireri ingin kembali ke wilayah adat mereka yang sebenarnya yakni Mamta-Tabi.

Hal ini dikatakan Sekretaris Dewan Adat Mambra, Matin Tukeja usai dengar pendapat dan dialog bersama Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, Rabu (22/2/2018).

“Stuktur dewan adat Mamta-Tabi sudah ada sejak dulu, sebelum ada pemerintahan. Sejak zaman Belanda sudah ada peta adat. Wilayah adat Mamta-Tabi meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya,” katanya seusai dialog.

Menurutnya, kini masyarakat adat di Mamberamo Raya masuk dalam wilayah adat Saireri, hal inilah yang membuat pihaknya tidak sependapat.

“Kami masyarakat adat Mambra sejak zaman dulu ada di wilayah Mamta-Tabi, bukan Saireri atau Lapago,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua III Dewan Adat Papua, George Weyasu. Menurutnya, 28 kabupaten dan satu kota di Papua dibagi dalam lima wilayah adat, yakni Lapago, Meepago, Saireri, Mamta-Tabi, dan Anim Ha.

Kata Weyasu, dulunya sebelum Kabupaten Mambra dimekarkan dari Kabupaten Jayapura, masyarakat adat di sana berada di wilayah Kabupaten Jayapura.

“Mereka yang ke arah timur itu yang masuk Saireri, bukan kami. Ini harus posisi ini harus dikembalikan ke wilayah adat semestinya,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRP, Mathea Mamoyao mengatakan, pihaknya akan berupaya memfasilitasi penyelesaian pengembalian Mambra ke wilayah adat Mamta-Tabi.

“Kami akan berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk meluruskan masalah wilayah adat ini,” kata Mathea.

Menurutnya, MRP akan diundang, terutama kelompok kerja (pokja) adat lembaga kultur orang asli Papua.

“Dalam MRP ini ada pokja adat, perempuan, dan agama yang merupakan keterwakilan dari lima wilayah adat di Papua. Kebetulan saya dan wakil komisi I DPRP juga anggota Baleg DPRP, kami akan mendorong perda wilayah adat ini,” ucapnya. (*)

Add Comment