Legislator Yahukimo berjanji kawal aspirasi masyarakat terkait tambang ilegal

Masyarakat Yahukimo bersama enam kepala suku mendatangi kantor DRPD meminta menutup tambang ilegal - Jubi/Ist
Masyarakat Yahukimo bersama enam kepala suku mendatangi kantor DRPD meminta menutup tambang ilegal – Jubi/Ist

Jayapura, Jubi – Anggota DPRD Yahukimo dari Komisi A bidang pemerintahan, hukum dan HAM, Tepinus Waroman mendukung upaya dari masyarakat perwakilan enam kepala suku dan pimpinan gereja, menolak pendulangan emas ilegal di kampung Mosom II Distrik Seradala tanpa seizin pemilik hak wilayah dan masyarakat adat setempat.

“Kami menyayangkan tindakan pendulangan emas ilegal ini yang terjadi di wilayah suku Ukam, tanpa melibatkan masyarakat asli, dan sebagai anak daerah saya akan kawal aspirasi mereka,” katanya, Selasa (21/8/2018) di Jayapura.

Kata Tepinus, tempat tersebut baru dibuka tiga bulan yang lalu oleh masyarakat Lani terutama anak-anak dari para penginjil di wilayah tersebut dan mereka berjumlah 50-100 orang yang melakukan pendulangan ilegal ini.

“Satu tempat yang baru mereka buka ini tanpa melibatkan anak daerah, dan yang buka tambang ini bukan orang non Papua tapi orang asli Papua hanya saja mereka bukan asli Yahukimo dan tidak meminta izin kepada pemilik hak ulayat tanah sehingga masyarakat dari suku Ukam, Momuna, Kopkaka, Bese, Arimtap mereka demo kemarin agar memberhentikan pendulangan tersebut oleh Pemda,” ujarnya.

Tepinus menjelaskan, mereka hanya membayar Kepala Desa Mosom II dengan uang sejumlah Rp30 juta untuk memberikan lokasi agar dilakukan pendulangan. Dari pemberian itu, rupanya kepala desa membuat izin sepihak, tanpa melibatkan setiap pemilik wilayah adat atau tanah ulayat.

Sementara itu Timeus Aroman sekretaris aksi demo mengatakan jika pernyataan yang disampaikan tidak ditanggapi dan terus masuk, maka masyarakat akan bersikap keras atas orang-orang ini.

“Hari ini kami datang secara sopan dan baik-baik tanpa anarkis, karena kami tidak mau ada pihak ke tiga yang memanfaatkan kesempatan dan mengacaukan situasi masyarakat. Karena itu dimohon tanggapan yang baik dan positif dari lembaga eksekutif maupun legislatif Kabupaten Yahukimo,” katanya, Senin (20/8/2018).

Ia melanjutkan, sejumlah pimpinan suku Una, Kopkaka, Arimtap, Arupkor, Mamkor dan Momuna menolak dan melarang dengan tegas terhadap para pengusaha, elit politik, dan keterlibatan suku-suku lain dan orang-orang non Papua di wilayah adat mereka.

Selain itu, sejumlah pimpinan gereja bersama Kepala Suku adat dari empat distrik suku Ukam menyerukan pelarangan atas perampasan hak dan merusak lingkungan milik suku Ukam khususnya enam suku lainnya di Kabupaten Yahukimo. (*)

Add Comment