Hukum adat Arfak dan Wondama untuk melestarikan kearifan lokal

Jayapura, Jubi – Upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya asli Papua terus digalakkan, salah satunya adalah menerbitkan buku hukum adat Arfak dan Wondama. Buku hasil penelitian pakar hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, telah masuk pula dalam katalog perpustakaan Konggres Amerika Serikat (Library of Conggress). 

“Kami dari Dewan Adat Papua (DAP) minta agar segera pemerintah membantu dan memfasilitasi perbanyak buku hukum Adat arfak dan Wondama, agar bisa dijadikan bahan ajar di sekolah, kantor pemerintahan, kepolisian, TNI, perusahaan, dan dibagikan kepada para tamu pemerintah supaya semua orang tahu, Papua punya hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal yang wajib dihormati, dijaga, dan dilestarikan karena ini adalah identitas orang Papua itu sendiri,” kata Mananwir Paul Finsen Mayor, dalam press release-nya yang dikirim kepada Jubi, Kamis (20/12/2018).

Dia menambahkan Dewan Adat Wilayah III Doberay (DAW III Doberay) bersama STIH Manokwari menggagas seminar regional Papua Barat mengangkat kearifan dan nilai-nilai lokal yang wajib dihormati.

“Hal ini telah melahirkan banyak pikiran cerdas dan membuka wawasan masyarakat tentang apa itu Hukum Adat Arfak (Suku Hatam, Meyah, Sough, Moile) dan Hukum Adat Wondama (Suku Wandamen, Suku Roon, Roswar, Mairasi, Miere, dan beberapa suku lainnya) di Kabupaten Wondama,” katanya, seraya menambahkan seminar ini menampilkah pembicara Dr ( C) Filep Wamaf, SH.,M.Hum.,C.LA., Perwakilan MRPB  Levinus Wanggai, dan Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Mananwir Paul F. Mayor, S.IP.

Selain itu kata dia seminar ini juga hadir utusan masyarakat adat Arfak, pemuda Arfak, para kepala suku, tokoh adat, Majelis Rakyat Papua Barat (MPR-PB), solidaritas perempuan Papua wilayah III Doberay, tokoh mahasiswa, birokrat, dan utusan dari berbagai elemen masyarakat.

Menurut Mayor, DAP Wilayah  III Doberay bangga dengan hasil karya anak adat Papua yang telah menyelesaikan buku adat ini dan menembus dalam katalog Library of Conggress ini.

“Karya Dr Filep Wamafma yang juga Ketua STIH Manokwari ini pantas kita di tanah Papua maupun Indonesia memberikan apresiasi dan membantu Beliau dalam karya-karya ilmiahnya atau penelitiannya tentang hukum adat di Papua Barat,” kata Mananwir Paul Finsen Mayor.

Sementara itu Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma, mengatakan hasil penelitian adat suku Arfak ini telah dipublikasikan dalam bentuk buku sehingga diharapkan masyarakat di Indonesia maupun asing bisa mempelajari huku adat suku besar Arfak sebagai bentuk menjaga keragaman budaya.

Menurut Wamafma tujuan hasil penelitian ini untuk masuk dalam kuruikulum di STIH Manokwari tentang hukum adat Arfak.

Lebih lanjut, jelas Wamafma, penelitian hukum adat Arfak dipetakan menjadi empat wilayah antara lain Suku Meyah di Masni SP VII, Suku Hatam di Prafi SP I, Suku Moile di Warmare, dan Suku Sou di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, sekitar Juni 2016 lalu.

Stop angkat anak adat

Dalam semiloka di STIH Manokwari membahas buku adat Suku Arfak dan Wondama, Mananwir Mayor mengatakan ada tiga hal penting yang merupakan identitas orang Papua yaitu wilayah adat, hukum adat, dan manusia adat Papua.

“Mulai dari sekarang jaga tiga hal ini, stop jual tanah (wilayah adat), stop pengangkatan anak adat karena kepentingan politik dan upeti (hukum adat), stop merusak hidup dengan berbagai cara (manusia adat Papua),” kata Mananwir Mayor dengan tegas.

Khusus untuk pemberian gelar adat, lanjut Mayor, jangan berikan gelar ada kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan manusia Papua karena akan memberikan berkat dan kutuk bagi orang Papua sendiri.

Mananwir Paul Finsen Mayor, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Papua Barat, mengingatkan pemberian gelar adat kepada orang lain yang notabene tak ada hubungan darah, akan berpotensi buruk kepada masyarakat adat itu sendiri.

“Memang hal-hal yang ada di dalam setiap suku berbeda, prosesi itu sangat sakral dan tidak sembarangan diberikan. Karena pemberian gelar adat itu membawa dua unsur kutuk dan berkat,” katanya.

Menanggapi pertanyaan Jubi soal pemberian gelar kepada Sri Mulyani maupun Hutomo Mandala Putra, kata Mananwir Paul Finsen Mayor, Dewan Adat Papua tak mengakui pemberian gelar-gelar tersebut.

“Dewan adat tra akui itu,” katanya menjawab pro dan kontra pemberian gelar adat di tanah Papua.

Dalam catatan Jubi, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani berkunjung ke Pos Lintas Batas Negera (PLBN) Skouw Wutung, 18 Desember 2018, mendapat penobatan atau diangkat sebagai Putri Papua dari Suku Saireri. Yan Z Numberi yang mengaku sebagai anak adat dari Suku Saireri dan administrator Kantor PLBN Skouw Jayapura memberikan gelar kepada Sri Mulyani sebagai Wiwing Kaura.

Sebelumnya, 11 Desember 2018, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mendapatkan pengukuhan sebagai anak adat suku Sentani di Kampung Kehiran Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro, mengatakan siapa saja yang datang ke Sentani meminta untuk masuk menjadi keluarga itu dianggap sah. Apalagi pengukuhan ini dilakukan dengan cara pengalungan noken oleh Abhu Afaa sehingga Tommy Soeharto sah menjadi bagian dari keluarga Simporo, Babrongko, dan Yoboi.

“Ini kami anggap suatu hal yang positif dan sah apalagi dia sudah memberikan waktunya untuk kita dengan melakukan penanaman sagu. Ini sebuah simbol yang kemudian akan dikembangkan lagi menjadi hutan sagu,” kata Demas Tokoro, kepada wartawan di Jayapura, belum lama ini. (*)



Add Comment