Putra Amien Rais: Konflik Pribumi dan Non-pribumi Akibat Problem Ekonomi Era Jokowi

Politikus senior PAN Amien Rais (tengah) dan putranya, Hanafi Rais (kanan). (Foto: Antara)
Politikus senior PAN Amien Rais (tengah) dan putranya, Hanafi Rais (kanan). (Foto: Antara)

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais hadir dalam diskusi “Catatan Politik Akhir Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun Politik tahun 2018′ yang dihelat Akar Rumput Strategic Consulting di kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (29/12).

Dalam kesempatan tersebut, putra sulung dari politikus seinor Amien Rais itu mengatakan bahwa munculnya kelompok populisme Islam seperti Alumni 212 adalah akibat dari rapuhnya ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Kita harus ingat masalah dasarnya. Kita enggak bisa lantas menyalahkan ada konflik pribumi dan nonpribumi. Masalah fundamentalnya itu problem ekonomi,” ujar Hanafi.

Ada 10 masalah ekonomi yang dihadapi bangsa saat ini, menurut Hanafi. Namun ada tiga yang paling parah, yakni sedikitnya lapangan pekerjaan, daya beli melemah, dan tingginya harga kebutuhan pokok.

Masalah-masalah tersebut, kata Hanafi, sangat terasa di masyarakat. Apalagi, menurut dia, banyak subsidi yang dicabut di masa pemerintahan Jokowi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI itu berasumsi, kegelisahan yang timbul akibat buruknya ekonomi itu membuat populisme Islam muncul di masyarakat.

“Muncul karena masyarakat sudah terlalu kritis dan populisme Islam menjadi saluran,” kata Hanafi.

Menurut Hanafi, Jokowi melakukan tindakan sia-sia jika ingin menghentikan kelompok Alumni 212 dengan cara mendekati ulama di berbagai daerah. Sebab, tegas dia, masalah utamanya adalah ekonomi.

Dia menyatakan bila Jokowi tidak membenahi perekonomian, maka wajar muncul tokoh-tokoh baru yang disukai masyarakat sebagai kandidat presiden selanjutnya. Hal itu menurut Hanafi sangat lazim karena masyarakat membutuhkan sosok yang dapat menghapuskan kegelisahan akibat buruknya perekonomian.

PAN saat ini adalah mitra koalisi pemerintahan Jokowi. Hanafi mengamini itu, akan tetapi dia menyanggah kritikannya itu sebagai sinyal bahwa PAN tidak akan mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Hanafi, PAN belum pantas menyatakan dukungan kepada salah satu calon untuk dimajukan pada pilpres mendatang. Alasannya, belum ada partai yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Termasuk PAN karena masih dalam tahap verifikasi faktual di KPU. Belum ada yang sah. Kalau ada partai yang dukung-dukung itu berarti ke-geer-an,” ujar Hanafi.

Add Comment