PT PPMA gelar seminar terkait hak-hak masyarakat adat di Jayapura

Peserta seminar lokakarya bersama Direktur PT PPMA Naomi Marasian dan Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Kornelis Yanuaring foto bersama - Jubi/yance wenda
Peserta seminar lokakarya bersama Direktur PT PPMA Naomi Marasian dan Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Kornelis Yanuaring foto bersama – Jubi/yance wenda

Sentani, Jubi – Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT PPMA) Papua, menggelar seminar dan lokakarya di salah satu hotel di Jayapura, Jumat (15/12/2017).

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan kegiatan ini untuk mendorong kebijakan dan perlindungan hak-hak dan lahan masyarakat adat.

“Penguatan seperti ini harus dilakukan. Kegiatan seperti ini harus didukung sebab pengakuan negara terhadap masyarakat adat, sebab tertuang dalam UUD nomor 1 tahun 1999, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012, dan UUD tahun 2014,” katanya.

Kornelis menjelaskan DPRD dan pemerintah sudah menyusun peraturan daerah (perda) tentang sistem pengelolaan hutan masyarakat adat.

“Itu sudah ada perda-nya,” katanya.

Tambahnya, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup telah bekerja sama dengan KPK untuk memantau pembalakan liar di Papua.

“Saya minta juga masyarakat adat, agar tidak memberikan lahan hutan kepada pihak-pihak ketiga yang datang untuk mencuri kayu dan merusak hutan,” sampainya.

Di tempat yang sama, Direktur PT PPMA, Naomi Maransian, mengatakan pembalakan liar hutan di Kabupaten Jayapura sudah menjadi rahasia umum. “Dan ini tidak terkontrol.” (*)

Add Comment