Penerimaan royalti PT Freeport di Mimika masih rendah

Penerimaan royalti PT Freeport di Mimika masih rendah
Areal pabrik tambang PT Freeport di Bumi Amungsa(Jubi/ist)
Areal pabrik tambang PT Freeport di Bumi Amungsa(Jubi/ist)

Timika, Jubi– Penerimaan royalti dari PT Freeport yang diterima Pemerintah Daerah Mimika masih rendah. Tercatat hingga awal bulan September 2017 Pemkab Mimika baru menerima Rp 462 miliar. Jumlah itu belum ada separuh dari target yang dicanangkan, sebesar Rp 1,1 triliun.

“Royalti yang kami terima di bawah target yang ditetapkan sebelumyna. Kami sudah mengecek ke Kementerian ESDM. Memang angkanya turun,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Mimika, Dwi Cholifa, dikutip Antara hari ini .

Pendapatan itu membuat  Dwi pesimis  mampu memenuhi target penerimaan daerah Mimika dari sumber royalti PT Freeport. Kepada anggota Komisi B dewan perwakilan rakyat  daerah (DPRD) Mimika beberapa hari lalu, Dwi menegaskan akan  menekan belanja daerah sebagai langkah yang menutup defisit penerimaan daerah sekitar Rp 600 miliar dari sumber royalti Freeport.

“Kami harus mengurangi belanja daerah. Kalau tidak, pasti terjadi defisit. Masih ada beberapa bulan ke depan, kami akan melihat perkembangan dan kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya seperti apa,” kata Dwi menjelaskan.

Anggota Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Wilhelmus Pigai meminta Pemkab Mimika tidak gegabah menetapkan target penerimaan daerah dari sumber royalti PT Freeport Indonesia. Ia berharap pemkab Mimika cermat dalam menghitung dan menetapkan target penerimaan daerah.

“Termasuk  dari sumber manapun harus cermat dan teliti serta mempertimbangan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan perusahaan,” kata Wilhelmus.

Ia menilai situasi internal PT Freeport selama 2017 ini banyak persoalan sehingga mempengaruhi produksi tambang. Di antaranya dihentikannya izin ekspor konsentrat oleh pemerintah pada pertengahan Januari, pemangkasan sebagian karyawan untuk kepentingan efisiensi perusahaan, hingga permasalahan mogok kerja ribuan karyawan sejak April hingga saat ini.

“Freeport tentu yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang mereka alami sebab mereka sebagai sumber penyumbang pajak dan royalti ke pemerintah,” kata Wilhelmus.

Wilhelmus minta pemerintah  daerah seharusnya lebih hati-hati menetapkan target penerimaan pajak dan royalti dari Freeport.  Ia khawatirkan menurunnya penerimaan royalti dari PT Freeport menimbulkan efek  sebagian program dan kegiatan yang telah dianggarkan oleh Pemkab Mimika tahun 2017 ini tidak bisa direalisasikan.

” Bupati Mimika sebaiknya fokus untuk melihat masalah-masalah ini daripada menghabiskan banyak waktu di luar daerah,” katanya.

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment