Papua bakal dapat 10 persen saham Freeport

Papua bakal dapat 10 persen saham Freeport
Ilustrasi pertambangan PT Freeport Indonesia - IST
Ilustrasi pertambangan PT Freeport Indonesia – IST

Jayapura, Jubi – Pemerintah  Papua bakal mendapat 10 persen saham milik PT Freeport Indonesia. Nilai saham itu tertuang dalam draf perjanjian induk divestasi saham PT Freeport Indonesia, sebanyak 7 persen di antaranya akan diserahkan kepada Pemkab Mimika.

“Sehingga yang dikelola oleh Pemprov Papua sebanyak 3 persen,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam siaran persnya kepada Jubi, di Jayapura, Rabu (6/12/2017).

Enembe menyebutkan divestasi saham ini tidak boleh jatuh kepada sembarang orang, tapi milik pemerintah yang tidak dijual kepada siapa pun. “Dalam hal ini PT Inalum (Persero) telah ditunjuk sebagai holding company mengelola divestasi saham,” kata Enembe menambahkan.

Tercatat Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Bupati Mimika Eltinus Omaleng secara resmi memparaf draf perjanjian induk divestasi saham PT Freeport Indonesia, di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa 5 Desember 2017.

Draf perjanjian yang disiapkan Pemerintah Pusat sudah dibahas dan telah dipelajari, sehingga jika ada hal perlu diperbaiki segera dilakukan perbaikan. Menurut Enembe  isi perjanjian induk itu menyebutkan pemerintah Indonesia mendapatkan 51 persen divestasi saham freeport yang di dalamnya terdapat juga Pemerintah Provinsi Papua yang mendapat 10 persen.

“Nanti pada 15 Desember 2017 akan dilakukan penandatanganan perjanjian itu antara PT Freeport Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika,” katanya.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menjelaskan, alokasi 7 persen kepada pihaknya nantinya akan dibagi untuk masyarakat sebanyak 3 persen, kemudian 3 persen untuk Pemkab Mimika, sedangkan 1 persen akan dikelola oleh BUMD sebagai tambahan pemasukan.

“Kami akan bentuk perusahaan daerah khusus yang mengelola saham ini,” kata Eltinus.

Tiga persen saham masyarakat akan diberikan kapada dua suku yang ada di wilayah tambang dalam bentuk yayasan untuk dikelola. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment