Komisi IX DPR RI dukung langkah Pemprov Papua soal Freeport

Jayapura, Jubi Komisi IX DPR RI menilai langkah Pemerintah Provinsi Papua sudah tepat dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk menguasai saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan meski begitu harus ada pembagian yang jelas sehingga pemerintah provinsi (Pemprov) Papua harus mendapat saham pada perusahan tambang terbesar di Indonesia ini.

“Gubernur menyampaikan bahwa tidak ada yang diistimewakan, termasuk PTFI sehingga perusahaan tambang ini harus bisa menerima aturan baru (IUPK) dan kami pegang apa yang disampaikan oleh gubernur Papua,” kata Dede kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Untuk itu, katanya, pihaknya akan memperjuangkan permintaan Pemprov Papua terkait dengan permintaan divestasi saham, pajak bagi hasil hingga kerjasama lainnya, karena selama ini rakyat belum sejahtera dengan kehadiran PTFI.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua dari Freeport hanya mencapai Rp75 milliar, padahal nilai eksplorasi bisa mencapai ratusan triliun dalam setahun.

“Karena hal inilah membuat kami mendukung langkah pusat untuk menguasai saham mayoritas Freeport yang telah 48 tahun beroperasi di Papua,” kata Enembe.

Menurutnya, sektor ekonomi sudah seharusnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Untuk itu kalau kita kuasai 51 persen saham Freeport. Maka Freeport lah yang menjadi karyawan kita Pemerintah Indonesia karena kita kuasai sektor real,” tutupnya. (*)

Add Comment