Koalisi Anti Mafia Hutan Adukan 7 Perusahaan Penggergajian Kayu di Papua

Jakarta, 28 November 2017 — Koalisi Anti Mafia Hutan, terdiri dari AURIGA, JERAT Papua, ELSAM dan PUSAKA, mengadukan 7 perusahaan pengolahan dan penggergajian kayu di Provinsi Papua karena diduga melanggar aturan SVLK dan tata niaga kayu. Ketujuh perusahaan ini telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun diduga masih menerima kayu olahan dari hutan alam yang ditebang secara ilegal dan melanggar aturan tata usaha kayu.

Pengaduan dilayangkan kepada 2 (dua) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), yakni PT Ayamaru Sertifikasi dan PT TRANsTRA PERMADA. PT Ayamaru Sertifikasi merupakan LVLK yang bertanggungjawab dalam melakukan proses penilikan dan memberikan S-LK kepada CV IH, CV MJ, CV HI, PT HB, PT DJP, dan PT SE. Sementara PT TRANsTRA PERMADA melakukan proses penilikan dan memberikan S-LK kepada PT MGM.

Sepanjang September 2016 hingga Oktober 2017, dilakukan pemantauan lapangan dan menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang berlokasi di Kabupaten Jayapura. Kayu-kayu ditebang  tanpa ijin di hutan di wilayah Kabupaten Sarmi, kemudian diolah menjadi kayu balok di tempat tebangan. Setelah berbentuk balok, selanjutnya kayu-kayu diangkut melalui rel-rel kayu yang dibangun dari titik tebangan hingga ke jalan raya Jayapura – Sarmi. Balok-balok ini kemudian ditumpuk di kiri kanan jalan raya, dan selanjutnya diangkut dengan truk ke perusahaan pengolahan dan penggergajian kayu (sawmill) yang diadukan oleh Koalisi.

“Perusahaan menyebutkan kayu-kayu ini sebagai kayu masyarakat. Dari sawmill-sawmill tersebut kayu selanjutnya diangkut dengan kontainer menuju Pelabuhan Jayapura untuk selanjutnya dikirim melalui kapal ke luar Papua” jelas Syahrul dari AURIGA.

lokasi tebangan kayu-kayu ini  merupakan area HPH yang berada di area bekas tebangan (logged over area) HPH tersebut. Menurut ketentuan, penebangan oleh pihak lain atau bahkan oleh HPH itu sendiri tanpa melalui persetujuan RKT (rencana kerja tahunan) tidak dibenarkan. Oleh karena itu, tidak ada administrasi tata usaha kayu terhadap kayu seperti ini pada Sistem Usaha Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang kini telah dilaksanakan secara online (tanpa tatap muka), sehingga proses administrasi yang menyertai kayu-kayu ini patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan.

Aktivitas perusahaan  mengancam kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup orang Papua, terutama yang menggantungkan hidup pada hasil hutan bukan kayu. Apalagi melihat jumlah kubikasi kayu, terutama jenis merbau dari hutan di Kabupaten Sarmi yang ditampung oleh perusahaan cukup signifikan.

“Pantauan lapangan Koalisi menemukan bahwa setiap hari setidaknya 50 truk bermuatan kayu balok ke luar dari Kabupaten Sarmi menuju Kabupaten Jayapura setiap hari”, jelas Syahrul.

Koalisi melaporkan ketujuh perusahaan tersebut,  karena telah mengantongi S-LK yang pada saat proses sertifikasinya dinilai telah memenuhi seperangkat kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh aturan SVLK, seperti legalitas sumber bahan baku. Namun, Koalisi menemukan ada dugaan pelanggaran aturan SVLK.

Koalisi mendesak agar perusahaan yang mengeluarkan sertifikat untuk melakukan penilaian dan mencabut sertifikat perusahaan jika terbukti bersalah. Koalisi juga mendesak Dirjen Gakum KLHK untuk melakukan penyelidikan dan  menindak perusahaan yang diduga menerima kayu illegal.

 

Ank, Nov 2017, Source: http://pusaka.or.id

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment