Gugatan ditolak, DPR Papua desak Freeport bayar Rp2,7 triliun

Jayapura, Jubi – Gugatan yang diajukan PT Freeport Indonesia ke pengadilan pajak Jakarta beberapa waktu lalu ditolak tim hakim. Freeport menggugat Pemprov Papua lantaran menolak memenuhi tuntutan pemerintah provinsi paling timur Indonesia itu untuk membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sejak 2009-2015 senilai Rp2,7 triliun sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 mengenai pajak daerah.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, pembacaan putusan penolakan gugatan PT Freeport oleh tim hakim pengadilan pajak Jakarta dilakukan, Rabu (18/1/2017). Ditolaknya gugatan itu berarti hakim pengadilan pajak memenangkan Pemprov Papua selaku tergugat.

“Tim kami yang menangani masalah ini menginformasikan kalau gugatan Freeport terkait Pajak Air Permukaan Freeport ditolak. Kini Freeport harus segera merealisasikan pembayaran Pajak Air Permukaan senilai Rp2,7 triliun kepada Pemprov Papua sejak 2009-2015. Kembalikan apa yang menjadi hak Papua,” kata Yunus Wonda, Kamis (19/1/2017).

Namun menurut Wonda, pihaknya belum tahu apa langkah Freeport selanjutnya. Apakah akan mengajukan banding atau menempun jalur lain.

“Kalau Freeport banding, berarti memang mereka tak punya niat baik untuk Papua. Selama ini mereka meminta kepastian hukum. Kini sudah ada kepastian hukum. Itu memang merupakan hak orang Papua. Hak pemerintah Papua,” ucapnya.

Selain masalah PAP, kini Pemprov Papua dan DPR Papua juga berupaya agar kelebihan bayar pajak eksport kosentrat PT Freeport sejak 1991 dikembalikan kepada Pemprov Papua. Selama ini Freeport membayar pajak kepada pemerintah pusat sebesar 35 persen. Padahal dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 menganai pajak penghasilan, wajib pajak hanya membayar 25 persen.

“Kelebihan bayar pajak Freeport 10 persen selama ini yang kami tuntut. Kami tidak meminta yang bukan hak kami. Kini kami sedang berupaya mengenai kelebihan bayar pajak 10 persen itu. Jadi kembalikan apa yang menjadi hak Papua,” katanya.

Mengenai perpanjangan izin ekspor kosentrat PT Freeport, kata Wonda, itu urusan pemerintah pusat. Bukan pihak yang ada di Papua. Hal itu dilontarkan politisi Demokrat tersebut lantaran kesal dengan sikap Freeport yang selama ini dinilai tak menghargai Pemprov Papua, DPR Papua, masyarakat Papua dan berbagai pihak lainnya di Papua.

“Freeport tak pernah banyak bicara dengan kami orang asli Papua. Kami di Papua tegas, smelter harus dibangun di Papua tapi tak ada keseriusan. Kalau kini ramai dibicarakan masalah izin ekspor itu urusan negara. Kami di Papua tak ada urusan dengan itu,” imbuhnya. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment