Disnaker Papua: Freeport rumahkan 1.069 pekerja lokal

Jayapura, Jubi Di balik gonjang-ganjing masalah perizinan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua mengklaim telah mendapat laporan bahwa perusahan tambang raksasa itu telah merumahkan 1.069 pekerja lokal.

“Dari satu sisi, perusahaan Freeport masih tetap mempertahankan kontrak kerja sampai 2021, dan telah melaksanakan rasionalisasi dengan merumahan para pekerja,” kata Kepala DisnakerProvinsi Papua, Yan Piet Rawar, di Jayapura, Senin (27/2/2017).

Menurutnya, selain merumahkan 1.069 pekerja lokal, PT Freeport Indonesia juga melakukan PHK terhadap 44 tenaga kerja asing.

“44 tenaga kerja asing ini tersebar dari Amerika, Australia dan beberapa negara lainnya, berdasarkan laporan yang masuk akan ada penambahan lagi,” ucapnya.

Dia menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kini adalah mempersiapkan regulasi sehingga dapat memberikan layanan ketenagakerjaan yang baik.

Terpisah, Gubernur Papua Lukas Enembe menilai rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan pihak PT Freeport Indonesia bagi pekerjanya merupakan ancaman biasa, sehingga pemerintah Indonesia tak perlu takut.

“Itu ancaman biasa. Jadi tidak bisa kita takut, kami mau negara harus berdaulat terhadap ekonomi Indonesia, tidak boleh tergantung pada siapapun,” kata Enembe.

Gubernur Enembe menginginkan dalam pembahasan draft undang-undang Minerba ada pasal atau bab khusus membicarakan masalah Papua, sehingga smelter dan kantor perwakilan Freeport bisa dibangun di Bumi Cenderawasih.

“Untuk hal ini kami akan perjuangkan terus. Sebab, kedaulatan ekonomi harus diperjuangkan untuk kepentingan rakyat Papua dan kami berharap Freeport dan Indoensia dapat mengambil jalan terbaik untuk kepentingan Indonesia dan kemajuan rakyat Papua,” katanya.

“Kami juga berharap Freeport tak lupa untuk membayar tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua, setelah Pengadilan Pajak Jakarta menolak gugatan dan memenangkan pemerintah provinsi Papua.”  (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment