Awas mafia perkebunan sawit merambah Papua

Jayapura, Jubi Perusahaan perkebunan masuk ke Papua sejak 1980an, terutama perkebunan besar milik negara (BUMN-PTP2) yang selanjutnya berubah nama menjadi PTPPN II. Perusahaan milik negara ini mulai merambah Sorong, Manokwari dan Jayapura, bersamaan dengan program transmigrasi pola kelapa sawit.

“Era 1990-an sampai sekarang, perkebunan swasta mulai membanjiri tanah Papua seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Pasalnya tanah-tanah potensial untuk perkebunan di Sumatera dan Kalimantan telah habis dikapling-kapling oleh konglomerat nasional maupun kelas dunia,” kata Simon Rumaropen mantan karyawan PTPN Kelapa Sawit di Arso dalam pernyataan tertulis yang diterima Jubi pekan lalu.

Lebih lanjut kata Rumaropen yang bekerja selema 26 tahun di Perkebunan Sawit di Sumatera dan Papua mengatakan, bahwa para calon investor kelapa sawit sedang membidik tanah Papua sebagai ladang potensial untuk berinvestasi.

“Mereka akan berlomba-lomba masuk ke Papua karena Sumatera dan Kalimantan tidak ada tempat lagi. Mereka akan datang ke Papua dengan berbagai latar belakang kepentingan. Untuk hal tersebut, para pemilik tanah adat, MRP, DPRP, Bapak Gubernur, Bupati dan siapa saja mohon lindungi masyarakat adat dengan izin yang tepat sasaran untuk investor kelapa sawit agar masyarakat tidak menjadi korban dan lingkungan hidup rusak,”

katanya seraya mengutip firman Tuhan dalam Injil Matius yaitu pencuri akan datang mencuri, membunuh dan membinasakan.

Rumaropen juga mengingatkan untuk mengetahui, apakah benar atau tidak, para investor tersebut yang mau membuka perkebunan kelapa sawit adalah perusahaan itu memiliki perkebunan sawit di Sumatera, Sulawesi, Malaysia dan sebagainya.

“Jika benar maka mereka adalah profesional perkebunan besar di Indonesia,” katanya.

Pasalnya, kata dia, kalau perusahaan yang hendak berinvestasi kelapa sawit di Tanah Papua, yang pertama ditanyakan adalah kayu merbau, sehingga mereka bisa diduga sebagai mafia tanah dan kayu.

“Jika perusahaan tersebut sudah mendapat izin lokasi dan izin usaha perkebunan tetapi tidak operasi lebih dari tiga tahun, dan perusahaan itu tidak mempunyai perkebunan di daerah lain. Maka bisa diduga perusahaan itu termasuk mafia kayu,”

katanya dalam keterangan tertulis.

Menanggapi pemberitaan tabloidjubi.com belum lama ini yang dinyatakan oleh Koalisi Peduli Korban Sawit di Papua bahwa apakah kelapa sawit menguntungkan atau tidak. Menurut Rumaropen, perkebunan kelapa sawit sebenarnya sangat menguntungkan, baik untuk perusahaan besar maupun masyarakat/petani lokal.

”Buktinya tanah di Sumatera dan Kalimantan habis dibagi-bagi untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga para investor mengubah arah ke Indonesia Timur khususnya Tanah Papua,” katanya.

Tak heran kalau Rumaropen mengingatkan bahwa yang bisa merugikan masyarakat Papua adalah pemberian izin-izin kepada perusahaan-perusahaan yang datang ke tanah Papua, dengan program kerja dan janji yang muluk-muluk ternyata sebagian dari mereka adalah mafia kerja dan mafia tanah.

“Para investor kelapa sawit datang ke tanah Papua dengan berbagai latar belakang, ada yang benar-benar akan membuka perkebunan besar dan ada juga yang hanya sekadar numpang lewat,”katanya.

Sementara itu aktivis dan peduli lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)-Papua dan Papua Barat Ais Rumbekwan mengatakan, kenyataan di lapangan ada masyarakat adat yang lahannya diserobot untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit tanpa ganti rugi yang wajar.

“Kita telah melakukan studi khususnya di wilayah Kabupaten Keerom ada dugaan pengambil alihan lahan masyarakat tak sesuai prosedur,” katanya.

Sesuai data yang dikutip Jubi dari kompilasi data sekunder yang dikumpulkan oleh WWF Indonesia menunjukkan bahwa sampai 2014, sebanyak 30 perusahaan di tujuh kabupaten di Provinsi Papua telah mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan dan sekitar 24 perusahaan telah memperoleh izin usaha perkebunan (IUP) dari Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan tahapan usahanya.

Ketujuh kabupaten itu adalah Kabupaten Merauke (150.872 hektare/ha), Kabupaten Sarmi (71.889 ha), Kabupaten Keerom (18.338 ha), Kabupaten Jayapura (99.737 ha), Kabupaten Nabire (17.000 ha), Mimika (77.660 ha), dan Kabupaten Boven Digoel (385.167 ha).

Indonesia adalah pemasok dominan terbesar kelapa sawit, baik CPO (crude palm oil) dan PKO (palm kernel oil), dengan jumlah pasokan lebih dari 40 persen pangsa pasar global pada 2012. Sedangkan konsumsi dalam negeri kurang dari 10 persen konsumsi minyak sawit dunia.

Hingga 2012 terdapat 9,27 juta ha perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah telah memproyeksikan pengembangan perkebunan kelapa sawit hingga 18 juta hektare sampai 2020 demi mengamankan pasokan di pasar global. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment