Tanpa penguatan masyarakat, kawasan konservasi untuk siapa?

v
Aktivitas anak-anak mencari ikan pesisir Pantai wisata Waisai, Kampung Sarpokren, Waisai, Raja Ampat – JUBI/Zely Ariane

Jayapura, Jubi – Komponen terpenting dari konservasi, yaitu manusia Papua, dianggap belum disertakan dalam rencana Simposium internasional untuk konservasi perairan dan keanekaragaman hayati bentang laut kepala burung (BLKB), yang mendukung visi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

Hal itu mengemuka dalam perbincangan Jubi dengan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Raja Ampat, Charles Imbir, Senin (31/10/2016). “Saya kira target simposium itu akan menuju ke Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, tapi dong lupa manusia Papuanya yang tinggal dan hidup bersahabat dengan alam,” ujar Charles.

Charles Imbir mengungkapkan kritik dan masukannya tersebut terkait rencana simposium internasional yang akan diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat, 2-4 November mendatang.

Menurut Charles, selama ini masyarakat yang hidup dekat dan di dalam kawasan konservasi tidak memiliki ruang alternatif untuk akses dan pengembangan potensi lokalnya.

“Tidak ada ruang alternatif dan (mereka) terkurung dengan ekonomi lokal yang hanya meramu dari alam. Sehingga konservasi alam dan manusia Papua terjerat dalam lingkaran setan yang terstruktur. Akhirnya konservasi hanya dinikmati oleh orang-orang kuat di sistem ini, yang memanfaatkan alam justru sebagai kekuatan penghancur,” ujar anggota legislatif yang memimpin Fraksi Perjuangan Rakyat itu.

Lingkaran setan terstruktur yang menguntungkan orang-orang kuat tersebut, lanjut Charles, dapat terlihat dari potensi ekonomi di areal konservasi yang justru digarap oleh penduduk migran dengan bantuan pemerintah daerah.

“Pemda dan penduduk migran menggarap potensi ini dengan mengembangkan ekonomi pasar dimana keunggulan jasa dan modal hanya pada kelompok migran,” kata dia.

Ironi konservasi Raja Ampat

Raja Ampat menurut Imbir merupakan titik pusat konservasi laut, karena 75% spesies laut ada di kepulauan tersebut. “Jadi isu yang penting seharusnya adalah menolong masyarakat yang ada di dalam kawasan konservasi,” tegasnya.

Dirinya membenarkan bahwa konservasi Raja Ampat berhasil mendatangkan pariwisata, tetapi masyarakat lokal belum maksimal mendapat manfaat langsung, “(masyarakat) hanya terus menjaga laut, sementara keuntungannya buat resort-resort asing dan nasional, sedangkan Pemda belum benar-benar memberikan perhatian serius bagi pengembangan masyarakat lokal untuk berusaha,” ungkapnya.

Hal itu berkonsekuensi pada penyingkiran masyarakat asli. Seperti dengan mudahnya ditemukan agen-agen perjalanan wisata serta pemandu turis orang-orang migran non Papua.

Tak saja penyingkiran, masalah perubahan kebudayaan yang merusak juga datang dari luar. Legislator asal Kampung Dorehkar Distrik Ayau, sebuah Pulau terluar Papua yang berbatasan dengan Palau itu, mencontohkan kebudayaan menggunakan plastik dan sampah plastik.

“Contoh budaya plastik, itu dari luar. Tapi selalu masyarakat yang dianggap menjadi pelaku pembuang sampah plastik, sehingga masyarakat selalu tersudutkan, sambil tidak dibantu untuk mengelola atau menguatkan kapasitasnya,” ujar Charles.

Terkait kemiskinan masyarakat asli, Asmiati Malik, seorang kandidat doktor dari Birmigham University, seperti diberitakan Jubi (23/10), mengonfirmasi melalui riset doktoralnya terkait kemiskinan yang sangat memprihatinkan di Kepulauan Mainyafun, berjarak 4 jam menggunakan kapal motor dari pulau Waisai.

Riset tersebut mengungkapkan 20 persen dari 45.000 jiwa penduduk Raja Ampat hidup di bawah garis kemiskinan.

“Mereka ini tidak punya akses ke pendidikan, layanan kesehatan dan pasar,” kata Asmiyati mengenai kesimpulan risetnya.

Selain itu, lanjutnya, data 2015 menunjukkan rata-rata sebuah keluarga dengan empat hingga lima anggota keluarga menghabiskan lebih dari 800 ribu rupiah untuk makanan dan kebutuhan lainnya. Angka ini lebih tinggi 10 persen dari rata-rata nasional yang disebabkan oleh tingginya biaya hidup di kepulauan ini.

Ditengah tantangan situasi itu lah Papua Barat menyatakan visinya sebagai Provinsi Konservasi sejak tahun 2015 lalu. Menurut Pemerintah Provinsi Papua Barat keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi di Bentang Laut Kepala Burung akan memberi manfaat pada masyarakat.

“Keberhasilan pengelolaan kawasan Bentang Laut Kepala Burung yang berkelanjutan memerlukan sinergi semua pihak, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, selaras dengan visi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel D. Mandacan, dalam rilis yang dikeluarkan panitia simposium internasional BLKB.

Menurut panitia, selain spesies hewan, 75% masyarakat yang hidup di kawasan BLKB juga sangat bergantung pada sumberdaya laut, dan kerusakan lingkungan laut akan mempengaruhi sumber penghidupan sekitar 800 ribu masyarakat dari berbagai suku dan ragam budaya yang mendiami kawasan BLKB.(*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment