Setelah 71 tahun RI merdeka baru ada kampung adat

 Tarian tradisional merupakan ciri khas masyarakat adat di daerah ini – Jubi/Engel Wally
Tarian tradisional merupakan ciri khas masyarakat adat di daerah ini – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – Sebanyak 38 kampung adat di Kabupaten Jayapura sudah dikukuhkan dan diterapkan sebagai kampung adat oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Kampung adat dinilai sebagai pengembalian jati diri masyarakat setelah 71 tahun Indonesia merdeka dan berkuasa di tanah Papua.

Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kaureh, Mathius Ugogo mengapresiasi pembentukan dan pengukuhan ini.

“Selama 70 tahun kemerdekaan NKRI, Papua belum ada pengakuan kampung adat. Kami selaku pemerintah adat punya kewenangan penuh untuk mengatur masyarakat kami melalui lembaga adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang,” katanya kepada Jubi di Sentani, Jumat (2/12/2016).

Dari puluhan tahun tersebut menurutnya, baru terjadi di tahun 2016 sejumlah kampung adat diberi pengakuan oleh Pemkab Jayapura, dibawah kepemimpinan Mathius Awoiutau. Hal ini  menunjukkan eksistensi masyarakat adat sudah bangkit dan diakui pemerintahan sipil.

“Baru di Kabupaten Jayapura yang melakukan hal ini, sejatinya apa yag dilakukan ini merupakan perintah undang-undang yang diperkuat oleh peraturan daerah,” katanya.

Menurutnya pengakuan dan pengukuhan kampung adat merupakan cara yang tepat untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat.

“Kalau ada pengakuan yang diberikan kepada masyarakat adat untuk menata dirinya melalui perintah kampung adat, dengan sendirinya kesejahteraan dan juga peningkatan sumber daya manusia serta keseimbangan ditengah mayarakat akan terus terjaga,” katanya.

Warga Distrik Nimbokrang, Musliadi menilai sistem pemerintahan adat sebagai jaminan bagi masyarakat lokal untuk memproteksi dirinya.

“Saya juga harus mengakui hal ini, karena sangat miris melihat sumber daya alam di daerah ini yang cukup banyak tetapi tidak dikelola baik. Mungkin melalui pemerintah adat ada semacam regulasi yang memproteksi penggunaan hak-hak komunal mereka di atas tanah ini. Sehingga kedepannya masyarakat lokal juga dapat sejajar dengan masyarakat di daerah lain di luar Papua,” katanya. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment