Selesaikan masalah HAM Papua bukan dengan memaksakan kehendak

Aksi demo rakyat Papua menolak tim terpadu penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM Papua yang dibentuk Kemenkopolhukam RI - Jubi/Victor Mambor
Aksi demo rakyat Papua menolak tim terpadu penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM Papua yang dibentuk Kemenkopolhukam RI – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, meski ada niat Pemerintah Indonesia menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua, namun bukan dengan cara memaksakan kehendak.

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, pernyataan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia Dicky Komar yang menyebut dari 150 rekomendasi, PBB memberikan lima rekomendasi penegakan HAM di Papua kepada Indonesia dan perlu dilihat secara proporsional, bahwa betul ada permasalahan, menggambarkan jika Pemerintah Indonesia secara tak langsung mengakui ada masalah HAM di Papua.

“Tapi mereka pikir biasa-biasa saja. Seolah tak ada masalah. Jangan paksakan kehendak. Perlu melihat siapa yang terlibat. Yang paling penting, apa yang disampaikan orang asli Papua sebagai korban. Jangan dianggap sebagai politisasi,” kata Kadepa via pesan singkatnya kepada Jubi, Kamis (15/12/2016).

Menurutnya, negara harus menerima dengan lapangan dana. Mencari solusi dengan elegan dan bermartabat. Jangan terus bersikap menghindar dan mengecilkan persoalan.

“Itulah konsekuensi dari pembangunan selama hampir 50 tahun di atas Tanah Papua ini. Jangan seakan-akan peduli tapi berupaya mencari solusi sendiri. Tak mau mendengarkan apa yang diinginkan berbagai pihak di Papua, terutama korban dan keluarga korban,” ucapnya.

Katanya, mungkin Indonesia kini, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi punya perhatian khusus terhadap Papua, terutama niat menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM. Namun hingga kini belum ada bukti dan langkah kongkrit dari komitmen itu.

“Saya melihat masih belum ada kemajuan mengenai penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua pada era Presiden Jokowi,” katanya.

Terpisah, komisioner Komnas HAM RI, Sandra Moniaga menyatakan, Papua tak hanya darurat kebebasan berekspresi seperti kesimpulan hasil survei Setara Institute, namun juga Papua darurat HAM.

Ia mengatakan Papua darurat HAM dan hak atas kebebasan berekspresi sudah sejak lama. Bukan baru pada 2016 ini.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah kata Sandra, duduk bersama dan mendengarkan apa yang disampaikan dan keinginan para korban.

“Setelah itu, barulah pemerintah menindaklanjutinya. Selama inikan pemerintah mencari tindaklanjut dan langkah penyelesaian sendiri tanpa mendengar keinginan korban,” ucap kepada Jubi sehari sebelumnya.

Katanya, korban di Papua bermacam-macam. Ada korban pelanggaran HAM berat, korban kekerasan terhadap perempuan, anak-anak yang menjadi korban kekerasan, korban yang tanah nya dirampas dan lain-lain.

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York beberapa bulan lalu, masalah penegakan HAM di Papua kembali diangkat beberapa negara di Pasifik. PBB kemudian memberikan lima rekomendasi mengenai penegakan HAM di Papua kepada Indonesia.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dicky Komar menyebutkan, lima rekomendasi yang diberikan PBB dilihat secara proporsional.

“Saya tegaskan, dari 150 rekomendasi yang kita terima di bawah mekanisme pengajuan periodik universal (UPR), rekomendasi tentang Papua dari PBB hanya lima. Perlu dipahami, bukan mengecilkan tetapi kita lihat secara proporsional, bahwa betul ada permasalahan,” ujar Dicky sehari sebelumnya seperti dikutif dari merdeka.com

Katanya, pemerintah Indonesia dibawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sedang mengupayakan penghentian pelanggaran HAM di Papua. Untuk laporan yang diajukan negara-negara Pasifik mengenai isu HAM Papua, menurutnya, Kemlu melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan secara proporsional.

“Pelanggaran HAM di Papua Barat dan upaya menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi berbeda,” ucapnya. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment