Rekrutmen Anggota MRP Tunggu Persetujuan Gubernur

Kantor MRP Papua - Dok/JubiJayapura, Jubi – Sekretaris Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, tahapan rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2016-2021 kini menunggu persetujuan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, dari penyampaian Biro Pemerintah dan Biro Hukum Provinsi Papua, kini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen anggota MRP tinggal menunggu tandatangan Gubernur Papua.

“Informasi yang disampaikan ke kami, dokumen-dokumen yang barkaitan dengan rekrutmen MRP sudah di meja Gubernur Papua. Tinggal ditandatangani oleh gubernur,” kata Tan Wie Long menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (11/8/2016).

Pihaknya berharap, regulasi yang telah disahkan untuk menjadi acuan rekrutmen anggota MRP lima tahun kedepan bisa segera dilaksanakan agar tak ada lagi kevakuman di MRP. Sesuai SK perpanjangan masa jabatan dari Menteri Dalam Negeri, masa jabatan anggota MRP periode sebalumnya telah berakhir 13 Juli lalu,

“MRP ini memiliki peran yang cukup penting di Papua. Tugas dan fungsinya tak hanya berkaitan dengan hak-hak dasar masyarakat adat atau orang asli Papua, perempuan dan agama. Tugas dan fungsi MRP lainnya diantaranya memberikan pertimbangan untuk semua produk hukum yang akan disahkan DPR Papua,” ucapnya.

Kamis (11/8/2016), Komisi I DPR Papua berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan MRP dan sejumlah SKPD/badan yang menjadi mitra komisi itu diantaranya Sekda Papua, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua dan Biro Pemerintahan. Namun rapat itu ditunda lantaran ada agenda mendadak SKPD/badan yang merupakan mitra Komisi I yang menyebabkan beberapa unsur pimpinan dari eksekutif tak bisa hadir.

“Tapi kami sepakat agar ada pertemuan lagi dalam beberapa waktu kedepan. Kami ingin agar tahapan rekrutmen anggota MRP bisa dikawal bersama-sama,” katanya.

Sejak 13 Juli 2016 lalu, perpanjangan masa bhakti anggota MRP berakhir. Sebenarnya, masa jabatan anggota lembaga refresentasi kultur orang asli Papua berakhir pada 12 April lalu. Setelah sempat vakum selam dua pekan, Mendagri mengeluarkan surat perpanjangan masa jabatan MRP hingga 13 Juli.

“Sesuai undang-undang, sepanjang anggota baru MRP belum diambil sumpah, anggota lama tetap bekerja. Itu ada dalam PP nomor 54. Kini kalau kami mau beraktivitas, konsekuwensinya pada anggaran. Bisa dianggap salah,” kata Ketua MRP non aktif Timotius Murib kepada Jubi beberapa waktu lalu. (*)

Facebook Comments

Share This Post

One Response to "Rekrutmen Anggota MRP Tunggu Persetujuan Gubernur"

  1. Rekruitmen anggota MRP menggunakan jalur LMA, DAP, Gereja atau apa-apa sama sekali kabur. Biasanya yang menjadi anggota MRP itu para pancari kerja, bukan para pelayan anggota masyarakat Papua (OAP) sehingga mereka ada dii MRP untuk digaji, layaknya karyawan, cuman pekerjaan para karyawan OAP ini apa saja kita masih bingung.

    Seharusnya para anggota MRP ialah para “Kepala Suku” sehingga tiap hari mereka berpikir dan mengurus OAP, bukan urus Jakarta dan Jayapura, dan mengabaikan rakyat. Terutama sekali Ketua MRP haruslah seorang Kepala Suku

    Reply

Post Comment