Presiden Jokowi Jangan Lupa Kasus Pelanggaran HAM Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Perhatian besar Presiden Joko Widodo kepada Papua yang ditandai dengan beberapa kali kunjungannya diharapkan dibarengi dengan komitmen penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), salah satunya tragedi Paniai Berdarah 8 Desember 2014.

Wilhelmus Pigai, anggota Komisi II DPRP Papua, mengatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat menyampaikan harapan kepada Presiden Indonesia agar tidak melupakan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang kini mendapat perhatian dari dunia internasional.

Dalam beberapa kali kunjungan ke Papua, kata Pigai, presiden tak pernah singgung lagi soal kasus-kasus HAM. Hal ini dinilainya tak sejalan dengan komitmen presiden sebagaimana diungkapkan pada saat perayaan Natal Nasional tahun 2014 di stadion Mandala Jayapura.

“Saat itu beliau katakan dengan tegas komitmen untuk selesaikan kasus pelanggaran HAM. Tetapi sampai hari ini belum terjawab. Itu tentu menimbulkan pertanyaan bagi publik, apalagi soal HAM sudah mendunia,” tuturnya.

Ditegaskan, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua sangat penting diberi perhatian khusus. Apalagi persoalan HAM Papua sudah dibicarakan di PBB, kata dia, tentu ini satu tantangan besar jika kini tak segera diseriusi.

Dalam sesi ke-71 sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York Amerika Serikat pada bulan lalu, masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua diangkat oleh tujuh negara di Kepulauan Pasifik. Antara lain Nauru, Vanuatu, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, dan Palau.

“Presiden harus serius soal HAM. Karena kalau tidak, itu nanti satu tantangan tersendiri. Banyak negara sudah soroti. Kalau terus menjadi komiditas internasional nanti bisa repot. Jadi, lebih baik itu harus ada perhatian serius dari Bapak Presiden,” ujar politisi dari Partai Hanura.

Memberi perhatian pada penyelesaian kasus-kasus HAM Papua, lanjut dia, selain membuat rakyat puas, juga tentunya mengeliminir sorotan internasional.

Serius memperhatikan aspek mendasar sebagaimana dilakukan dalam beberapa kali kunjungan ke Papua, diharapkan juga sama pada persoalan HAM. Bukan justru dilupakan, entah sengaja atau tidak. Kenyataannya, banyak kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang sudah tak lagi disinggung Jokowi saat mengunjungi Papua.

Pernyataan sama dikemukakan berulang kali oleh Laurenzus Kadepa, anggota Komisi I DPRP Papua.

Kata Kadepa, negara tak boleh anggap enteng dengan desakan untuk segera tuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM Papua.

Sebelumnya, Natalius Pigai, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) menganggap kunjungan Presiden Jokowi ke Papua tak memberi manfaat besar bagi rakyat Papua. Ini berbeda dengan kunjungan Gus Dur kala memimpin negara ini, sekali melakukan kunjungan ke Papua, terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan.

Menurutnya, perbedaan mencolok ini terjadi karena Kepala Negara tak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif, sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.

Penulis Mary Monireng -Oktober 24, 2016

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment