Pleno MRP Pilih Pimpinan Pokja

Juga Bentuk Pansus Pencaplokan Tanah Adat di 4 Wilayah

JAYAPURA- BinPa – MRP menggelar Rapat Pleno penetapan keputusan pimpinan MRP dan penetapan jadwal kegiatan MRP masa perpanjangan 13 Juli – 13 Oktober 2016, Selasa( 23/8).

Pleno ini khusus membahas pembentukan pimpinan tiga Pokja, Adat, Perempuan dan Agama.

Ketua MRP Timotius Murib mengungkapkan, selain memilih unsur pimpinan Pokja, Rapat Pleno dilanjutkan dengan pemilihan alat- alat kelengkapan MRP dan Badan Kehormatan.

Masa perpanjangan tugas MRP kedua kalinya ini MRP segera usulkan proses percepatan 14 kursi, proses percepatan ini dilalui lewat pertimbangan keaslian Orang Asli Papua (OAP). Memang MRP telah menerima laporan hasil seleksi dari Pansel Provinsi, namun MRP belum melakukan pertimbangan terhadap ke- 42 nama yang sebab masa perpanjangan kedua habis, lantas Gubernur sendiri telah membatalkan proses pertimbangan tentang keaslian OAP 14 kursi yang jadi kewenangan MRP.

“Demikian dokumen ke 42 nama yang masuk itu dibatalkan, karena sudah mati, belum diapa apakan oleh MRP,” terang Ketua MRP dalam Rapat Pleno diruang Sidang MRP. Lembaga kulural ini akan memberi pertimbangan 14 Kursi DPRP selama tiga hari sejak 26 hingga 28 Agustus 2016 mendatang.

Selain member pertimbangan 14 Kursi, masih ada tugas tugas MRP sesuai aspirasi masyarakat yang masuk dari Forum Kawasan Byak dan Dewan Adat Byak Papua tentang pembangunan pangkalan militer di wilayah Adat Byak.

Menurut Ketua MRP, pihaknya akan menetapkan jadwal untuk membahas agenda ini, minggu depan setelah memberikan pertimbangan 14 Kursi, MRP akan melanjutkan dengan agenda pembentukan Pansus awal September mendatang, untuk tanah tanah adat milik masyarakat adat di Biak, Mappi, Merauke dan Puncaka Jaya di Distrik Fawi.

Empat wilayah ini mempunyai masalah yang sama terkait tanah. Pansus MRP akan turun ke empat wilayahh ini untuk melihat langsung tanah tanah adat masyarakat yang telah dikapling kapling itu untuk segera diselesaikan dengan masyarakat adat.

Lebih lanjut Ketua MRP menyatakan, tanah tanah yang telah dikapling kapling itu kemungkinan dilakukan sepihak oleh orang tua dulu, tanpa melibatkan generasi yang sekarang, hingga mereka tidak tahu mengapa hingga tanah tanah mereka dikapling kapling untuk kepentingan pembangunan pangkalan militer TNI.

Dalam prosesnya nanti, Pansus yang dibentuk MRP ini akan libatkan aparat penegak hukum untuk menyelidikan semua mekanisme hingga tanah- tanah itu dicaplok hingga masyarakat merasa dirugikan, ini harus diberikan penjelasan, kami sebagai lembaga kulural bertanya kepada pemerintah tentang hal ini dan pemerintah perlu menjelaskan.

Hal sama juga terjadi di Mappi, Merauke dan Distrik Fawi, pencaplokan tanah adat dilakukan tidak sesuai mekanisme, ini yang perlu kita luruskan dengan melibatkan Penegak hukum, ujar Ketua MRP lebih lanjut.( Ven/don)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment