Perempuan Papua, akses terhadap SDA dan Ekonomi

Perempuan Papua sulit mendapatkan akses ke pasar tradisional maupun modern - Jubi/Victor Mambor
Perempuan Papua sulit mendapatkan akses ke pasar tradisional maupun modern – Jubi/Victor Mambor

Jubi, Jayapura – Tim Penyusunan Laporan Bayangan CEDAW Papua menemukan terjadinya pergeseran peran perempuan Papua menjadi lebih luas sebagai yang tidak lagi sebatas peran penjaga kehidupan dan sumber kehidupan melainkan sebagai pelaku ekonomi keluarga.

“Perubahan sistem sosial dan beredarnya kapital uang sebagai satu-satunya alat ekonomi ikut menyebabkan perempuan harus menjadi pelaku ekonomi keluarga. Apalagi sejak akses terhadap sumber kehidupan menjadi semakin terbatas maka alternatif lain adalah perempuan sebagai pelaku ekonomi harus ikut masuk kedalam sistem ekonomi konvensional,” kata anggota tim Penyusunan Laporan Bayangan CEDAW Papua, Magdalena Kafiar saat ditemui Jubi beberapa waktu lalu.

Padahal konsep umum falsafah hidup suku-suku asli di Papua, tanah digambarkan sebagai wujud feminin “mama “ yang melahirkan kehidupan dan manusia.

“Dalam mitologi setiap suku asli di Papua selalu dijelaskan tentang hubungan antara asal usul manusia dengan tanah, Air, udara dan langit beserta hutan, gunung dan makhluk ciptaan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. “Mama tanah” berperan sebagai pemelihara kehidupan dan memberikan penghidupan kepada manusia dan makhluk ciptaan di bumi,”

ujarnya.

Oleh karena itu, konsep dan tatanan sosial budaya di Papua menganut sebuah paham keselarasan hubungan antara manusia, dengan tanah, hutan, gunung, laut, sungai, air, udara dan langit sebagai sebuah sistem kehidupan yang utuh. Perusakan terhadap salah satu aspek dalam sistem tersebut akan menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri.

Praktek perampasan tanah atau lebih dikenal dengan istilah land grabbing di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) sudah dimulai sejak era tahun 1960an, dengan adanya perubahan status politik Papua (Netherlands New Guinea) menjadi bagian dari negara Indonesia. Sejak saat itu pemerintah Indonesia melakukan invasi militer besar-besaran di seluruh wilayah tanah Papua (Irian Barat saat itu). Invasi militer ditandai dengan pembangunan pos – pos militer.

Pada tahun 1980-an, pembukaan lahan hutan secara besar-besaran untuk kepentingan program transmigrasi nasional yang dicanangkan oleh presiden Soeharto. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk miskin dari pulau Jawa yang padat penduduknya ke wilayah pulau-pulau di Indonesia yang penduduknya dianggap kurang seperti Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi dan Irian Jaya (tanah Papua).

“Proses perampasan baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perempuan terjebak diantara konflik, padahal dia harus memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi pelaku ekonomi harus ikut masuk kedalam sistem ekonomi konvensional,”

jelasnya.

Untuk itu, tim merekomendasikan beberapa hal terkait permasalahan tersebut. Tim merekomendasikan agar review perizinan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai melakukan praktek-praktek perusakan lingkungan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat adat pemilih tanah adat;

“Pemerintah lebih ketat dalam memberikan dan mengeluarkan izin-izin prinsip kepada perusahaan yang akan berinvestasi di wilayah masyarakat hukum adat tertentu di Papua;

Perusahaan dan pemerintah harus menggunakan prinsip-prinsip FPIC dalam merencanakan suatu investasi atau pengalihan fungsi tanah adat,” jelas Magda.

Tim juga mengeluarkan beberapa rekomendasi lain yang menegaskan agar Pemerintah bekerjasama dengan intitusi militer dan polisi untuk melakukan penindakan terhadap oknun-oknum aparat yang melakukan praktek-praktek bisnis illegal yang berkaitan dengan hutan dan SDA di wilayah masyarakat hukum adat di Papua.

“Selain itu, perlu ada kebijakan mengenai proteksi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan kepada orang asli Papua secara khusus kepada perempuan Papua sebagai pelaku ekonomi,” jelasnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi CEDAW dan mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan tentang implementasi konvesi tersebut setiap 4 tahun sekali kepada Komite CEDAW PBB.

“Laporan NGO membantu Komite CEDAW untuk memeriksa keabsahan atau kebenaran/ kejujuran laporan pemerintah,” ujar Pdt. Anike Mirino beberapa waktu lalu.(*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment