Perda Miras dan Pakta Integritas Pelarangan Miras di Provinsi Papua

Ternyata Perda Miras bukan barang baru yang harus kita jadikan sebagai sebuah semangat baru. Yang baru ialah “pelaksanaan dari Perda Miras” dimaksud, karena ternyata Perda ini sudah terbit tahun 2013, tetapi selama 2 tahun lebih, menjelang tahun ketiga ini Perda dimaksud belum pernah dijalankan.

Peraturan Daerah (Perda) No 15 Tahun 2013 tentang pelarangan, produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol (Miras) provinsi Papua atau yang sering disebut Perda Miras sudah berlaku sejak 30 Maret 2016 sehingga di bulan April 2016, Miras sudah masuk kategori barang “terlarang” dan dalam kacamata Masyarakat Adat Papua sebagai “barang haram” untuk disentuh orang Papua.

Bukan rahasia lagi, dan semua orang tahu, bahwa Perda yang dikeluarkan di semua negara di dunia bukan dibuat semata-mata untuk ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesamaan warga, tetapi merupakan sebuah produk negara dalam rangka mengupayakan keberlangsungan negara itu sendiri. Keberlangsungan sebuah negara terutama ditentukan oleh aspek ekonomi daripada negara itu. Dan dalam pada itu, Miras memberikan kontribusi secara ekonomi yang begitu besar kepada negara.

Oleh karena itulah, banyak Pemerintah Daerah di seluruh dunia masih enggan melarang penjualan dan peredaran Miras, apalagi melarang produksi dan konsumsi Miras.

Penyebab produksi Miras ialah konsumsi Miras, dan karena ada produksi, maka masih ada yang mengkonsumsinya. Konsumen dilayani karena ada yang mengedarkan dan menjual Miras tersebut.

Di Tanah Papua semua kegiatan dari produksi, peredaran, penjualan dan konsumsi Miras dilarang.

Perda Miras ini jelas-jelas melindungi orang Papua dari kehancuran, bukan hanya kehancuran secara fisik tetapi kehancuran secara budaya sebagai sebuah entitas identitas manusia di muka BUmi, sebagai orang Papua ras Melanesia yang berada di kawasan Pasifik Selatan.

Kita semua patut beryukur pertama-tama kepada Tuhan Maha Pencipta dan Maha Pelindung, karena Dia-lah yang memberikan inspirasi dan hikmat kepada pemerintah Provinsi Papua, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk melarang Miras.

Kedua, kami bersyukur kepada rakyat Papua, karena telah memilih pemimpin yang tepat pada waktu yang tepat, karena hasilnya telah mengambil keputusan yang tepat, bersejarah dan membanggakan bagi kita semua.

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment