Perda Kampung Adat tak boleh digunakan untuk kepentingan politik

 Ilustrasi masyarakat adat - Jubi/Engelbert Wally
Ilustrasi masyarakat adat – Jubi/Engelbert Wally

Sentani, Jubi – Koordinator Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Jayapura meminta agar Peraturan Daerah (Perda) dan seluruh isinya tidak digunakan untuk kepentinan politik oleh siapa saja.

Hal ini ditegaskannyanya berkenan dengan kehadiran Perda Kampung Adat bertepatan dengan momen pilkda yang akan berlangsung di Kabupaten Jayapura.

“Moment pilkada saat ini bertepatan dengan kehadiran Perda Kampung Adat, Perda ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan politik oleh siapa saja yang menjadi bagian dalam pelaksanaan pilkada secara langsung,” tegas Daniel Toto, Koordinator DAS Kabupaten Jayapura di Sentani, Rabu (26/10/2016).

Dikatakannya, pihaknya akan mengkawal setiap konsolidasi dan sosilisasi di tengah masyarakat terkait perda yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat adat di daerah ini.

Sementara itu, Theopilus Tegay, tokoh pemuda di Kabupaten Jayapura mengatakan melalui Perda Kampung Adat ini maka kewenangan penuh diberikan kepada masyarakat adat untuk melaksanakan tugas dan fugsinya dalam pemerintahan yang sudah pernah ada sebelumnya.

“Sebagai kaum muda di daerah ini tentunya bersyukur dan berterima kasih terhadap upaya pemerintah daerah yang telah menetapkan satu peraturan daerah tentang kampung adat,” ujarnya.

Perda ini, lanjutnya, adalah masa depan bagi mereka yang telah lama dilupakan. Sementara untuk pemuda di Kabupaten Jayapura, ia berharap tetap mengkawal dan ikut melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. (*)

Add Comment