Perda Kampung Adat diserahkan kepada masyarakat adat

Wagub Klemen Tinal dan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dalam acara kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura - Jubi/Engelbert Wally
Wagub Klemen Tinal dan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dalam acara kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura – Jubi/Engelbert Wally

Sentani, Jubi – Peraturan Daerah (Perda) No 10 Tahun 2016 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura telah diserahkan secara resmi oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura lalu diserahkan kepada masyarakat adat.

Kornelis Yanuaring, Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura sebelum menyerahkan Perda tersebut kepada pemerintah daerah mengatakan ada empat hal penting yang tertuang secara umum didalam Perda ini. Salah satunya adalah pembentukan kampung adat.

“Ada empat hal penting didalam Perda ini. Yang pertama adalah pembentukan kampung adat, kedua adalah pembentukan badan musyawarah adat,ketiga adalah peradilan adat serta yang keempat adalah peralihan status kampung dinas menjadi kampung adat,” jelasnya dilapangan Mandala Genyem Kota Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura. Senin (24/10/2016).

Dikatakan, terkait isi Perda ini tentang perubahan status kampung dinas menjadi kampung adat, sudah diatur dengan jelas bahwa posisi kampung dinas saat ini dikemudian hari dapat diubah statusnya.

“Apabila di dalam kampung dinas ada seorang kepala suku yang tinggal maka statusnya dapat diubah dengan mengacu kepada Perda ini. Untuk itu, sebagai wakil rakyat kami sangat berharap agar Perda ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan menjadi perwujudan kebangkitan masyarakat adat secara umum di daerah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Daniel Toto, Koordinator Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada DPRD dan juga pemerintah daerah yang telah merumuskan dan mensahkan satu Perda bagi kepentingan masyarakat adat didaerah ini.

“Kehadiran Perda ini sebagai perwujudan bagi masyarakat adat yang menyatakan dirinya merdeka. Selama 71 Tahun masyarakat adat bersama dengan negara indonesia, masyarakat adat juga telah diakui melalui UUD 45 tetapi tidak diberikan ruang dan perhatian secara pasti,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, melalui Perda yang diberikan ini masyarakat adat sudah diakui keberadaannya melalui sistem pemerintahan yang berlaku disetiap kampung-kampung,” tambahnya. (*)

Add Comment