Pemkab Jayapura sudah kukuhkan 25 kampung adat

Pelantikan kepala kampung adat Baino oleh Ketua DAAS Klisi – Jubi/Engel Wally
Pelantikan kepala kampung adat Baino oleh Ketua DAAS Klisi – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mengukuhkan 25 kampung adat di empat wilayah pembangunan.

Di wilayah Dewan Adat Suku Demutru, dua kampung di Distrik Nimboran dan tiga kampung di Distrik Nimbokrang baru saja dikukuhkan. Lima lainnya di wilayah Dewan Adat Suku Elseng.

Selain itu, Kampung Sarmaikrang, Baino Distrik Nimboran, Kampung Founembo, Unggoyap dan Hamonggrang Sanggrang Bano di Distrik Nimbokrang.

Proses pelantikan kepala kampungnya dilakukan oleh kepala suku dan disaksikan Pemkab Jayapura.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan dalam kampung adat sudah tidak lagi terjadi hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat di kampungnya.

“Adat setelah dibiarkan puluhan tahun tanpa ada perhatian khusus, maka saat ini waktu yang tepat bagi masyarakat adat untuk menentukan jati dirinya dengan berdiri di atas semua kepentingan masyarakat,” katanya usai menyaksikan pelantikan kampung adat di Kampung Sarmaikrang, Distrik Nimbokrang, Selasa (11/10/2016).

“Adat harus mengambil tempat di depan untuk menyelesaikan persoalan masyarakatnya, tetapi juga melalui adat ada kesejahteraaan yang diberikan terhadap masyarakanya,” lanjutnya.

Ia mengatakan kebangkitan masyarakat adat memasuki tahun ketiga. Kehadirannya harus menjadi jaminan masyarakat. Terutama untuk mengangkat potensi ekonomi di tiap kampung.

Ia mengatakan sistem pemerintahan sebelumnya sudah diaktifkan kembali. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat adat menjalankan pemerintahannya dengan baik.

“Tidak perlu mendengar isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan berujung kepada perpecahan di tengah masyarakat sendiri,” katanya.

Kepala Kampung Adat Sarmaikang Daniel Krang menyetujui sistem pemerintahan kampung adat saat ini. Pemerintahan berbasis kearifan lokal dinilainya dapat memberhatikan masyarakatnya dengan baik.

“Aturan-aturan baku yang merupakan cerminan seluruh aturan perundang-undangan di negara ini sebenarnya berasal dari tatanan adat yang ada sejak nenek moyang kita. Hal ini yang dilupakan, bahkan dialihfungsikan dengan sistem yang baru, sehingga banyak masyarakat kita yang tidak paham tentang aturan-aturan yang baru,” katanya. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment