Pemberian Otsus Tak Sebanding PAD Freeport

Jayapura,- Ketua Komisi II DPR Papua, bidang perekonomian, Deerd Tabuni berpendapat pemberian Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua tak sebanding dengan PAD yang diterima dari Freeport Indonesia.

Dimana Otsus yang diberikan untuk Papua sebesar Rp 4 triliun, tak sebanding dengan kondisi medan di Papua dan mahalnya harga barang. Padahal, pajak PAD yang diterima Pusat dari Freeport mencapai 100 triliun lebih.

Dalam kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, Pemerintah menginginkan adanya evaluasi dari Pemerintah Pusat terhadap Otsus yang sudah berjalan. Gubernur menyarankan agar Otsus diubah menjadi Otsus Plus ketika kepemimpinan Presiden SBY, dikarenakan otsus tidak dirasakan oleh rakyat Papua.

“Tujuannya agar Otsus Plus benar-benar ada keberpihakkan kepada orang asli Papua. Otsus itu sudah berjalan dan sudah diterima oleh DPR RI, namun setelah pergantian kepemipinan akhirnya, otsus itu tidak berjalan sampai sekarang sehingga terus menjadi masalah hingga saat ini karena uang yang dikirimkan pemerintah pusat benar-benar tidak berarti bagi rakyat Papua,” kata Deerd Tabuni.

Deerd Tabuni pun mengharapkan Pemerintah Pusat memberikan PAD Rp 110 Triliun dari Freeport. “Papua jangan diperalat, SDA punya Papua tapi orang lain yang dinikmati. Pantas Gubernur marah, karena Otsus tidak dirasakan rakyat Papua,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar ini pun berpesan kepada Pemerintah Pusat agar tak hanya melihat Papua dari kulitnya, melainkan juga dari isinya. “Bayangkan, sumbangan yang diberikan Papua kepada pemerintah pusat mencapai ratusan triliun melalui Pajak PAD,” urainya.

Deerd Tabuni memandang sikap gubernur mengembalikan Otsus kepada Pemerintah Pusat, karena perjuangan Otsus Plus, sampai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan Pemerinta dalam bingkai NKRI tetap ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Pusat.

“Perjuangan Otsus Plus begitu dasyatnya, tapi hasilnya tidak ada. Kami pun kecewa, sehingga kami minta pajak PAD Freeport Indonesia diberikan kepada rakyat Papua, sehingga Papua bisa melakukan pembangunan secara baik dan benar,” imbuhnya. (Syaiful)

Jumat, 04 Maret 2016 18:43, Pacific Pos

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment