Pejabat Jakarta Diingatkan Tak “Hambur Madu” di Papua

Anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau - Jubi/Doc
Anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Thomas Sondegau mengingatkan para pejabat dari Jakarta agar tak “hambur madu” alias berjanji ini itu ketika berkunjung ke Papua atau bertemu perwakilan dari Papua.

Ia mengatakan, pejabat Jakarta setiap berkunjung ke Papua hanya bisa memberikan janji. Akan mendukung Pemprov Papua dalam berbagai hal untuk membangun Papua ke arah yang lebih baik. Namun kenyataannya, itu hanya janji. Realisasinya tak ada. Termasuk dalam upaya Pemprov Papua dan berbagai pemangku kepentingan di Papua mendorong Undang-Undang Otsus Plus.

“Pejabat dari pemerintah pusat, termasuk DPR RI dan DPD RI ketika berkunjung ke ke Papua selalu bernjanji mendukung Pemprov Papua. Termasuk yang berkaitan dengan rancangan Otsus Plus yang kini diperjuangkan Pemprov Papua dan berbagai pihak, termasuk DPR Papua. Namun hingga kini draf Otsus Plus tak juga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini,” kata Thomas, Senin (20/6/2016).

Menurutnya, para pejabat Jakarta hanya bisa berjanji. Namun sulit memberikan bukti. Otsus Plus misalnya kata Thomas, kini keputusan ada pada DPR dan DPD RI. Apakah mereka mau memperjuangkan masuk Prolegnas atau tidak.

“Kalau hanya janji-janji tanpa bukti tak perlu datang ke Papua. Draf Otsus Plus itu merupakan revisi dari UU 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Papua. Draf UU Otsus Plus sudah masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Tapi ketika sidang, tak masuk dalam Progelnas prioritas 2016,” ucapnya.

Katanya, dalam Draf Otsus Plus, tak hanya mengakomodir kepentingan pemerintah daerah, namun juga masyarakat asli Papua. Termasuk bagaimana Pemprov Papua mempunya kewenangan lebih dalam pengelolaan Sumber Daya Alamnya (SDA).

“Pemprov Papua harus diber kewenangan mengatur sendiri pengelolaan kekayaan alam Papua. Jangan semua-semua diatur pemerintah pusat,” katanya.

Tim Pamantau Otsus DPR RI ketika berkunjung ke Papua pekan lalu menyatakan, UU Otsus Papua sudah seharusnya dievaluasi. Ada hal-hal yang perlu disesuaikan lantaran UU itu ‘lahir’ ketika Papua masih merupakan satu provinsi.

“Apa yang diinginkan Pemprov dan masyarakat Papua wajar. Kami mendukung. Kami sudah mendengar semua dari berbagai pemangku kepentingan di Papua. Saya kira perlu semacam evaluasi,” kata Ketua Tim Pemantau Otsus, Fadli Zon ketika itu.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, pihaknya akan mendorong agar ada peninjauan kembali untuk perbaikan. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment