Masyarakat Adat Iwaro Tuntut PT PPM Bayar Ganti Rugi

Sorong, Jubi – Masyarakat adat Iwaro meminta kepada PT Permata Putra Mandiri (PPM) membayar ganti rugi tanah ulayat yang dijadikan areal perkebunan sawit di Jamera, Kampung Puragi, Distrik Metemani, Sorong Selatan, Papua Barat.

Ketua DPP Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Iwaro, Simon Soren ketika ditemui Jubi di Kota Sorong, Jumat (24/6/2016) mengatakan perusahaan itu menipu warga tujuh marga yang memiliki 3.500 hektare hutan. Ribuan hektare lahan diambil alih perusahaan untuk dijadikan perkebunan sawit.

Perusahaan yang sudah beroperasi sejak tahun 2011 itu, menurut Simon, belum menyerahkan dokumen pelepasan tanah adat kepada tujuh marga di Puragi. Areal seluas 3.500 hektare bahkan hanya dibayar Rp 5 per meter.

Padahal di Amdal sendiri yang dikeluarkan oleh pemerintahan Otto Ihalau adalah Rp 1.000 per meter. Ini satu penipuan yang luar biasa yang mana pemerintah Sorsel yang lalu dan oknum-oknum perusahaan PPM telah bermain,” katanya.

Menurut dia seharusnya hak-hak adat suku Puragi itu dibayar sebesar Rp 35 miliar lebih.

“Kalau dihitung Rp 1.000 per meter dikalikan 3.500 hektare,” ujarnya.

PT PPM ketika dikonfirmasi melalui humasnya Boas Manas mengatakan pihaknya masih menunggu putusan pengadilan. Ia mengaku belum bisa berkomentar sebelum ada putusan pengadilan.

“Sekarang kami belum bisa menjawab,” kata Boas.

Pengacara penggugat dari Yakomina Gue, Loury da Costa mengatakan PT PPM melalui saksi mereka di persidangan mengatakan bantuan yang diberikan ke masyarakat suku Puragi murni bantuan dari CSR Corporate Social Responsibility. Itu berarti tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berdiri.

“Jadi, tidak ada kaitannya dengan areal tanah adat masyarakat yang sampai sekarang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan,” kata da Costa. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment