Masyarakat Adat Berhak Berikan Pertimbangan dan Persetujuan soal Definisi OAP

Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Vitalis Yumte. 
Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Vitalis Yumte. 
MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) bakal melibatkan masyarakat adat dalam proses verifikasi faktual menyangkut syarat orang asli Papua bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung pada pilkada Papua Barat pada tahun 2017 mendatang.

Ketua MRPB, Vitalis Yumte, mengatakan, pelibatan masyarakat adat dalam proses verifikasi tersebut merupakan kehendak aturan hukum. Yakni, putusan Mahkama Konstitusi tentang kewenangan masyarakat adat dalam meberikan sebuah pengkuan.

“Masyarakat adat berhak memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang asli atau tidaknya pasangan bakal calon. Kalau masyarakat adat tertentu yang mengakui non Papua menjadi asli, itu hak dari suku yang bersangkutan. Suku lain tidak bisa mengklaim,” kata Vitalis Yumte, Senin (15/8/2016).

Kata Yumte, proses verifikasi akan dilakuklan melalui dua tahapan yakni, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dengan demikian, kewenangan masyarakat adat dalam pemberian pengakuan merupakan unsur pembelajaran dan rasa memiliki tentang pentingnya pengakuan terhadap seseorang.

“Kami segera tetapkan peraturan MRPB. Peraturan ini untuk memudahkan proses verifikasi yang dilakukan secara kelembagaan maupun proses serupa yang akan melibatkan masyarakat adat,” ujarnya.

Yumte menegaskan, semua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan melalui proses verifikasi administrasi dan faktual. Proses inilah yang akan menentukan lolos tidaknya sebagai peserta pilkada Papua Barat.

Dia mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan bagi MRPB dalam kepentingan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Dengan demikian, pelibatan masyarakat adat dalam proses verifikasi berlaku normatif.

“Pengakuan masyarakat adat ini harus dipahami, dimengerti dan dihormati. Bukan karena ada kepentingan politi saja baru memaknai proses ini penting.  Sebaliknya, masyarakat adat juga mengetahui pengakuan yang telah diberikan kepada pasangan calon,” tandasnya.

Disisi lain, Yumte membeberkan, sejak menerima rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang syarat dan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan kelembagaan dan jumlah keanggotaan MRPB yang diserahkan ole DPRPB, 26 Juli lalu.

Hingga kini, proses pembahasan sudah berada di tingkat alat-alat kelengkapan atau kelompok kerja (Pokja). Dan, dalam waktu dekat hasil pembahasan tersebut akan dibawa dalam rapat gabungan.

“Mudah-mudahan tidak ada halangan, kita jadwalkan setelah pelaksanaan 17 Agustus, rapat pleno sudah dapat digelar sehingga raperdasusnya sudah bisa dikembalikan ke DPRPB,” ujar Yumte lagi.

Yumte menambahkan, telah berkoordinasi dengan KPU termasuk melakukan sinkronisasi jadwal dan tahapan pilkada dengan agendan dan kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh MRPB. Tahapan ini, juga dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Dalam peraturan MRPB, juga diatur soal pasangan calon yang berasal dari 5 wilayah adat di provinsi Papua. Ini berkaitan dengan verifikasi faktual yang harus dilakukan di wilayah adat tersebut. Beberapa waktu lalu, pansus MRPB telah berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua,” pungkasnya. (ALF)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment