Masalah Sawit, Pemkab Tak Bisa Lepas Tanggungjawab

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Mustakim mengingatkan pemeritah kabupaten (pemkab) di Papua yang di wilayah pemerintahannya ada lahan sawit dan bersengketa dengan masyarakat adat agar tak lepas tanggungjawab. Namun berperan menyelesaikan masalah sengketa tanah ulayat masyarakat adat yang dialihfungsikan menjadi lahan sawit.

Ia mengatakan, hampir semua kabupaten di Papua yang ada lahan sawit, bersengketa dengan masyarakat adat. Misalnya di Keerom dan Nabire.

Kata dia, pihaknya sudah turun ke lapangan. Ada dua masalah sawit di kabupaten itu. Pertama, PTPN II Arso, yang selama ini beroperasi di Keerom tak bisa lagi meneruskan pekerjaannya lantaran masalah finansial. Masalah lain. lahan sawit di Keerom juga masih dipermasalahkan masyarakat adat.

“Kami sudah turun ke lapangan. Mengenai hak ulayat, ini bagian dari pemerintah kabupaten, karena asset itu berada di Keerom. Namun Pemkab Keerom menyatakan selama ini tidak pernah mendapatkan kontribusi. Ijin juga bukan dari pemkab, tapi pemkab punya kewajiban menyelesaikan masalah hak ulayat masyarakat dengan perusahaan. Pemkab tak bisa lepas tangan,” kata Mustakim kepada Jubi, Senin (4/7/2016).

Menurutnya, sudah ada tim yang dibentuk pihak perusahaan dan Pemkab Keerom untuk menyelesaikan masalah ulayat. Namun Komisi II DPR Papua hingga kini belum mendapat laporan hasil pertemuan tim itu dengan masyarakat pemilik ulayat. Jika sudah mendapat laporan, Komisi II akan menentukan langkah selanjutnya.

“Namun kami dapat informasi masyarakat adat sudah membuka palang. Harusnya masalah hak-hak adat itu sudah diselesaikan pemerintah melalui perusahaan. Ketika itu, kami turun ke Keerom bukan dalam kapasitas menyelesaikan pemalangan perkebunan sawit, namun sharing dengan pemerintah daerah. Ternyata ada pemalangan,” ucap politikus Partai Demokrat itu.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi II DPR Papua lainnya, Nikius Bugiangge. Katanya, masalah lahan sawit di Papua tak hanya di Keerom, Nabire dan Merauke. Namun beberapa kabupaten lain.

“Memang lahan sawit di Papua banyak yang bermasalah dengan masyarakat adat. Tak hanya di Papua, diberbagai wilayah lain Indonesia juga begitu. Karena itu, pemerintah pusat merencanakan moratorium ijin perkebunan. Saya setuju itu,” kata Nikius.

Menurutnya, hutan Sumatera dan Kalimantan sebagain besar sudah dijadikan area perkebunan sawit. Kini hutan Papua juga mulai jadi incaran investor. Sayangnya, kehadiran sawit di Papua justru tak memberikan dampak baik kepada masyarakat. Lebih banyak menimbulkan pergesekan antar perusahaan dan masyarakat pemilik hak ulat.

“Pihak terkait harus hati-hati dalam memberikan ijin. Tidak semua investor benar-benar ingin berinvestasi. Tapi hanya kejar keuntungna sebesar-besarnya,” imbuhnya. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment