Masa Tugas MRP Resmi Diperpanjang

Fokus Tugas ke 14 Kursi Otsus, Perdasi Perdasus dan Rekrutmen Anggota MRP III

JAYAPURA-  Setelah sempat mengalami masa transisi, akhirnya Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah mengeluarkan SK Perpanjangan masa tugas  anggota MRP periode II. Sebelumnya lembaga  kultural ini telah berakhir masa jabatannya pada 12 April 2016 lalu.

Pengesahan perpanjangan masa tugas anggota MRP periode II ini berlaku untuk tiga bulan terhitung Mei hingga Juli mendatang. Ditjen Otda Rozi Beni menyatakan, konteks perpanjangan masa tugas MRP hingga tiga bulan kedepan di dasarkan pada dasar   argumentasi dan  urgensi  nyata dimana tugas MRP adalah memberikan pertimbangan  perdasi perdasus, kemudian yang paling urgen sekarang adalah memberikan pertimbangan anggota DPRP kursi Otsus.

Pemerintah dalam hal  melakukan perpanjangan ini, sudah mengestimasi jadwal dalam mempertimbangkan kursi Otsus DPRP. Sesuai jadwal yang diterima Ditjen Otda dari Gubernur dalam hal ini Kesbangpol, disebutkan pemberian pertimbangan  terhadap kursi Otsus akan dilakukan pada Juli 2016. “Sementara masa tuga MRP akan berakhir 13 Juli, maka hal itu tidak ada masalahh,” ujarnya.

“ Kita berharap selama masa perpanjangan itu, tiga tugas prioritas MRP itu sudah dapat dilaksanakan sebaik baiknya. Kalau toh,  nanti ada kevakuman, perkembangan argumentasinya apa, mengenai pada syarat syarat urgensi atau tidak!”, terangnya.

Ditjen Otda berharap, dengan pengesahan perpanjangan masa tugas anggota MRP ini,  dapat melaksankan tugas fungsinya sebagai pembawa dan penyerap aspirasi sebagai tugas utama , khususnya tiga tugas pokok yakni suksesi pengangkatan kursi Otsus,  pertimbangan terhadap  perdasi perdasus prioritas dan terakhir mempersiapkan suksesi perangkata untuk pengangkatan MRP periode III.

Dia  juga berharap MRP makin solid, semakin baik namun secara hubungan  kemitraan dengan Gubernur juga baik dalam rangka memproduksi perdasi  perdasus untuk menjawab permasalahan masyarakat Papua khususnya.

Dengan  pengesahan perpanjangan masa tugas anggota MRP periode II ini, Ketua  MRP Provinsi Papua Timotius Murib menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Otda,  karena masa tugas MRP diperpanjang hingga tiga bulan kedepan.

Dengan perpanjangan ini, MRP akan melaksanakansemua kegiatannya yang  tertunda sesuai keinginan rakyat, oleh sebab itu, MRP merasa penting bahwa lembaga inilebih penting lagi memperhatikan hak hak dasar orang asli Papua dalam kurun waktu tiga bulan ini.

Ketua MRP mengakui, memang  waktu tiga bulan ini harus disesuaikan MRP,  dan lumrah perpnjangan ini sesuai dengan urgensi yang otomatis akan diperpanjan, namun MRP juga tidak ingin untuk lama lama membuat masalah ini panjang hingga tetap duduk di MRP.

MRP dengan tugasnya yakni mendukung Gubenrur dalam retrutmen 14 kursi Otsus Papua di DPRP, tugas ini jadi tugas utama dalam perpanjangan lembaga kulural ini, termasuk menyelesaian sejumlah regulasi perdasi perdasus anggota MRP periode III.

Lebih lanjut diterangkan Murib,  perpanjangan ini jangan membuat ada kevakuman. 26 hari merupakan waktu cukub lama masa tugas MRP diperpanjang, terangnya.  Ia menambahkan dengan perpanjanan ini, pihaknya meminta Pemerintah pusat peduli dengan MRP sebab MRP merupakan roh Undang undang Otsus, kalau MRP vakum, tidak bekerja,  maka aktifitas pelayanan publik di abaikan.

Acara pengesahan perpanjangan masa tugas 42 anggota MRP dilakukan dengan penandatanganan SK pengesahan perpanjangan masa tugas yang ditandatangani Dijen Otda, Rozi Beni,  Kesbangpol, Ny. Siti mewakili Gubernur Papua dan Ketua MRP Timotius Murib, disaksikan Seklis MRP Wasuok Siep dan segenap anggota MRP.

Ditjen Otda: Alasan Urgensi  

Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Rozi Beni mewakili Menteri Dalam Negeri mensahkan perpanjangan masa tugas anggota MRP, Sabtu( 21/5/2016). Sebelum mensahkan dengan resmi perpanjangan masa tugas MRP, Ditjen Otda Rizi Beni menyatakan, di Papua dan Papua Barat yang membedakan dengan provinsi lainnya adalah, kehadiran Majelis Rakyat Papua( MRP).

Itulah salah satu argumentasi kami ketika melakukan perpanjangan masa tugas MRP kemarin. Dia mengeaskan, Negara mengakui bahkan MK sendiri menegaskan bahwa yang diberikan kekhususan adalah Majelis Rakyat Papua..

Dalam struktur  fatwa dikenal ada DPRP, DPRP pengangkatan, kemudian  ada  perdasus dijelaskan bahwa pembeda yang paling penting dalam kekhususan Pemerintahan di Papua adalah kehadiran Majelis Rakyat Papua. Artinya apa? Ketika MRP tidak ada, maka entitas Otsus itu kehilangan  maknanya, oleh sebab itu perlu kita pahami bersama tidak dalam konteks prgmatis bahwa  perpanjangan MRP bekerja untuk dapat gaji, tidak.

Tetapi   yang pertama, Negera mengakui, kembali bahwa entitas Otsus itu adalah MRP. Negara menghargai dan anggota MRP yang mulia juga memahami untuk isi kemuliaan itu dengan cara melaksanakan tugas tugas dan fungsi  menyelamatkan rakyat Papua, ini yang penting kita pahami.

Argumentsi  kedua  terkait perpanjangan masa tugas MRP adalah, rekognisi terhadap kekhususan Majelis Rakyat Papua. Dengan perpanjangan ini harapan Pemerintah MRP dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan sungguh sungguh, khususnya dalam konteks masa perpanjangan ini adalah, memprioritaskan tiga hal, pertama , memberikan pertimbangan terhadap bakal calon DPRP yang diangkat.

Dalam keputusan MK dinyatakan juga bahwa,  keputusan MRP itu tidak dapat dimandatkan  ke lembaga lainnya di republik ini. Itulah yang membuat argumentasi kami mengapa MRP diperpanjang tugasnya. Di daerah lain ketika tidak ada perda,  maka Pemerintah bisa mengantikan dengan Per Mendagri, Namun bagaimana dengan Perdasus, tidak ada,karena disitu ada makna dari kehadiran MRP   yang tugasnya tidak bisa digantikan ke siapa siapa.( Ven/don)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment