Legislator : Harus Ada Tim Pemantau Miras

Jayapura, Jubi – Anggota DPR Papua, Laurenzus Kedepa mendukung pemberantasan minuman keras atau miras di seluruh Papua. Namun ia mengharapkan agar ada tim untuk memantau kebijakan pemerintah Provinsi Papua itu.

“Tim pemantau itu tidak dibentuk bersama antara bupati dan semua elemen yang terkait di daerah masing-masing, tim pemantau khusus miras harus independen di setiap daerah di Papua khususnya di Meepago,” kata legislator asal Meepago itu melalui selulernya, Senin(4/4/2016).

Ia mengatakan, bupati di tiap kabupaten harus menjemput perda larangan miras itu, mengundang semua tokoh tanpa kecuali, seperti gereja, adat, pemuda dan perempuan untuk membicarakan bagaimana perda miras diberlakukan.

“Untuk mendukung kebijakan gubernur Papua, tentunya banyak langkah yang harus kami lakukan dan perlu dipikirkan oleh semua masyarakat Mee bahwa miras bukan budaya kita,” katanya.

“Tujuannya agar pertemuan harus ada sebuah tim kerja bersama semacam satgas tadi. Selanjutnya tugas satgas untuk tangani soal miras,” lanjutnya.

Ketua AMPTPI Wilayah Indonesia Timur, Natan Naftali Tebay mengatakan, pemerintah jangan tahu membuat aturan saja, tetapi harus melakukan sosialisasi dengan baik.

Ia bahkan mengharapkan pemerintah mencabut surat izin peredaran miras, menangkap dan memenjarakan pemasok-pemasok utama miras di Papua.

“Kalau dibiarkan begitu saja Pemerintah sedang bermain-main dengan suasana yang telah dibuat. Kami siap kawal penutupaan miras bukan pembatasaan miras. Harus ada hukum yang mengikat juga kepada pengonsumsi dan penjual miras agar ada rasa takutnya. Jika tidak maka peredaran miras itu tidak akan selesai,” katanya. (Arjuna Pademme)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment