Keluarga korban penembakan Sugapa tak mendapat keadilan

“Aparat keamanan dipersenjatai negara bukan untuk melukai apalagi sampai menghilangkan nyawa warga negara. Kenapa korban harus ditembak hingga meninggal dunia. Apakah tak ada cara lain kalau dia memang salah,” kata Orwan.

Jayapura, Jubi – Hukuman kurungan 21 hari terhadap empat oknum Brimob dan satu tahun kurung untuk oknum lainnya dalam kasus penembakan yang menyebabkan Otinus Sondegau meninggal dunia di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, 28 Agustus 2016 diprotes keluarga korban.

Salah satu keluarga korban, Thomas Sondegau menyatakan, hukuman itu tak memberikan rasa keadilan kepada keluarga. Sejak awal pihak keluarga korban ingin oknum pelaku dan oknum Brimob lain yang terlibat dalam penembakan itu dipecat dari kesatuan.

“Ini tidak adil untuk kami keluarga. Oknum Brimob yang diduga melakukan dan terlibat dalam penembakan hanya dihukum 21 hari kurungan dan satu tahun penjara serta dicopot dari jabatan. Ini tidak memberikan rasa keadilan kepada kami pihak keluarga,” kata Thomas Sondegau kepada Jubi via teleponnya akhir pekan lalu.

Menurut legislator Papua dari Partai Demokrat itu, keluarga tak menuntut macam-macam. Hanya ingin pelaku dan oknum Brimob yang terlibat dipecat serta komandan Brimob dicopot dari jabatannya.

“Kalau perlu tak diberikan jabatan lagi. Saya akan tanyakan ini ke Polda Papua. Polisi ingkar janji. Awalnya mereka mengatakan pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku, tapi kenyataannya, hukuman itu tak memberikan rasa adil kepada kami keluarga,” ucapnya.

Ia khawatir, ketika pelaku dan oknum yang terlibat tak dipecat seperti yang diinginkan keluarga korban dan masyarakat Intan Jaya di Sugapa khususnya, kedepan akan menimbulkan reaksi yang tak baik di masyarakat Intan Jaya.

“Keadilan ada dimana? Nyawa cucu, anak, adik, saudara kami hanya sebanding dengan hukuman 21 hari dan satu tahun penjara serta. Kami mau pelaku dan oknum Brimob lain yang terlibat dipecat dan dihukum,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Orwan Tolli Wone mengatakan, ini bukan kasus biasa-biasa saja. Korban meninggal dunia akibat amunisi yang keluarga dari senjata aparat keamanan.

“Aparat keamanan dipersenjatai negara bukan untuk melukai apalagi sampai menghilangkan nyawa warga negara. Kenapa korban harus ditembak hingga meninggal dunia. Apakah tak ada cara lain kalau dia memang salah,” kata Orwan.

Ia menilai wajar pihak keluarga menuntut hukum lebih berat kepada pelaku dan oknum yang terlibat lantaran akibat ulah oknum Brimob itu, Otinus Sondegau meninggal dunia.
Sidang etik kepolisian memutuskan lima anggota Brigade Mobil (Brimob) yang bertugas di Sugapa melakukan “penyalahgunaan senjata api” sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bernama Otinus Sondegau di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, akhir Agustus lalu.

Dikutip Jakarta Post, kelima anggota Brimob tersebut adalah Abriptu Jackson Simbiak, Bripka Eduardo Ansanay, Bripol Jefri Irianto Yohanes, Bripda Thom Mathias Wanarina dan Yudi Sahi.

Sidang etik tertutup yang dipimpin AKBP. Reeza Herasbudi, Jumat (7/10/2016) memutuskan Aiptu Jackson Simbiak, Bripka Eduardo Ansanay dihukum kurungan 21 hari. Keduanya juga dicabut jabatannya sebagai komandan peleton. Bripol Jefri Irianto Yohanes dihukum satu tahun penjara dan diberhentikan sebagai komandan. Bripda Thom Mathias Wanarina dan Yudi Sahi mendapat hukuman 21 hari kurungan dan jenjang pendidikan mereka ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyatakan kasus tewasnya salah satu pelajar di Sugapa Otianus Sondegau akibat tembakan yang diduga dilakukan oknum Brimob telah diselesaikan dengan dibayarkannya uang kepala. Adapun pembayaran itu nilainya sebesar Rp850 juta kepada keluarga duka yang ditanggung oleh Bupati Intan Jaya, Natalius Tabuni sebesar Rp750 juta dan Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw sebesar Rp. 100juta.

“Kalau secara adat, sebenarnya kepala ganti kepala. Masyarakat meminta kuburan yang disiapkan itu dua kepala, yaitu penembak dan tertembak. Tetapi karena hukum di negeri ini harus ditegakkan, maka kami anggap uang itu bukan akhir dari penyelesaian kasus Sugapa,” kata Fransiskus Waine di kantor MRP, Kota Jayapura, beberapa waktu lalu saat didampingi Ciska Abugau, Debora Mote dan Fransiska Okmonggop Mote.

Dia mengatakan, pihaknya sebagai lembaga representatif kultur orang asli Papua (OAP) menyatakan Bupati Intan Jaya, Kapolres Paniai, Kapolsek Sugapa, Kapolda Papua dan DPRD Intan Jaya telah melindungi pelaku kekerasan.

“Walaupun Bupati, Brimob dan Polisi sudah nyatakan masalah sudah selesai tapi MRP yang melindungi kultur orang asli Papua (MRP) belum selesai,” ujarnya.

“Bagaimanapun juga ini adalah nyawa manusia. Oleh sebab itu, pelaku harus diusut tuntas. Dan pelaku itu harus diserahkan kepada masyarakat supaya mereka menghukum dengan adat kalau pemerintah tidak mampu tegakan hukum pemerintah. Manusia tidak bisa dijual belikan walaupun sudah dibayar,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Bupati Intan Jaya harus bertanggungjawab karena Brimob yang didatangkan atas inisiatif Bupati sendiri. Pihaknya juga mempertanyakan hal itu, apakah tidak ada kepolisian sehingga datangkan Brimob. Dengan biaya yang cukup tinggi datangkan Brimob, sementara di Kabupaten Intan Jaya aman tenteram.

“Di pegunungan tengah Papua ini rata-rata kita menolak kehadiran Brimob. Sudah dianiaya, dipukul-pukul sampai diakhiri dengan penembakan. Jadi kita semua tahu, bahwa di Intan Jaya orang Moni masih mempertahankan adatnya dengan suatu komitmen yang kuat, sehingga orang baru yang datang harus disesuaikan dengan lingkungan alam di sana” katanya.

“Dengan dibayarnya uang oleh Bupati Intan Jaya dan Kapolda Papua dianggap bahwa nyawa orang Moni gampang dibeli. Apa yang nanti terjadi ke depan. MRP meminta kepada Brimob di Intan Jaya kembali ke tempatnya yang semula tidak boleh lagi ada di Intan Jaya,” tegasnya.

Ketua tim investigasi MRP, Ciska Abugau mengatakan, aparat keamanan dalam hal ini Brimob dan Polri jangan memusuhi antara masyarakat dan Bupati, di mana keharmonisan telah terjalin lama namun dengan penembakan ini masyarakat justru memusuhi pimpinan daerahnya padahal itu cara untuk menjauhkan pimpinan dan masyarakat setempat.

“Semua kejadian itu selalu terjadi saat pimpinan daerah tidak ada di tempat. Saya meminta kepada Brimob dan polisi jangan memusuhi antara masyarakat dan bupati. Dengan kejadian penembakan ini masyarakat jadi musuh sama bupati,” kata Ciska Abugau.(*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment