Kebangkitan masyarakat “benteng terakhir” Otsus Papua

Suasana dialog interaktif terbuka di halaman upacara Gunung Merah Sentani – Jubi/Engel Wally
Suasana dialog interaktif terbuka di halaman upacara Gunung Merah Sentani – Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – Kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura dinilai sebagai solusi dan pertahanan terakhir untuk Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua.

Setidaknya hal ini dibahas dalam dialog seputar kebangkitan masyarakat adat yang diselenggarakan RRI Nusantara V Jayapura, Kamis (15/12/2016). Sehari sebelumnya dialog yang sama juga dilaksanakan dengan tema “Kabupaten Jayapura Menuju Bebas Prostitusi Tahun 2019”.

Dialog kali ini seperti biasa, pihak penyelenggara menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh pemuda, perempuan, adat dan akademisi.

Bupati Jayapura nonaktif, Mathius Awotauw dalam dialog bertajuk “Kebangkitan dan Kemandirian Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura Solusi Otsus Papua”, Kamis (15/12/2016) mengatakan, sejak pemerintah pusat memberikan otsus untuk Papua, belasan tahun lalu, otsus menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat untuk lebih leluasa melakukan apa saja yang dapat dilakukan. Termasuk sumber pengelolaan keuangan yang cukup besar. Tetapi hingga kini, menurutnya belum ada hasil maksimal dari otsus yang diberikan.

“Ketika orang berbicara otsus, hanya ada dalam ingatan masyarakat kita adalah uangnya. Sementara hasil yang ingin dicapai dari pemberian otsus sendiri tidak begitu nampak isinya. Nah, oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura melihat fungsi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat di daerah ini penting untuk diangkat dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang kami sebut sebagai kebangkitan masyarakat adat,” katanya.

Menurutnya isi dari otsus sesungguhnya adalah keberpihakan, pemberdayaan dan proteksi terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Oleh sebab itu, otsus ini diberikan sebagai jawaban kepada kepentingan masyarakat Papua.

“Ketika disandingkan dengan apa yang hari ini dibuat oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jayapura terkait kebangkitan masyarakat adat, maka ini juga termasuk di dalam solusi yang dimaksud itu. Antara merdeka dan tetap di dalam NKRI. Kebangkitan masyarakat adat merupakan solusi yang tepat tentang isi dari otsus yang sesungguhnya, karena negara telah menjaminnya dengan regulasi dan undang-undang yang ditetapkan,” ujarnya.

Salah satu narasumber yang hadir dalam dialog ini, Yohannes Eluay, yang mewakili tokoh pemuda mengatakan, kebangkitan masyarakat adat di daerah ini tidak dilaksanakan atas kehendak pemerintah daerah semata. Tetapi, hal ini dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah diatur oleh Republik Indonesia.

“Kebangkitan masyarakat adat adalah perintah undang-undang, seperti UUD 45, UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, serta perubahan regulasi yang mengatur tentang masyarakat adat oleh negara ini. Lalu diperkuat oleh Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016, peratusaran bupati tentang pembentukan kampung adat. Secara legalitas hukum sudah cukup kuat, sehingga kebangkitan masyarakat adat yang dimaksud disini sudah merupakan jawaban dari otsus yang sesungguhnya diberikan kepada masyarakat Papua,” kata Eluay. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment