Kapolda Papua : OAP Harus Jadi Tuan Di Negeri Sendiri

Jayapura, Jubi – Rapat Kerja Nasional Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se Indonseia (Rakernas AMPTPI ke III) tahun 2016 dengan resmi dibuka Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Polisi Paulus Waterrpauw mewakili Gubernur Papua, Lukas Enembe di auditorium Uncen Jayapura, Kamis (30/06/2016).

Lebih lanjut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, orang asli Papua (OAP) harus menjadi tuan di atas negeri sendiri, apalagi mahasiswa dan pemuda asli Papua harus buktikan bahwa cintai tanah air dengan sesungguhnya.

“Hormat dan kami apresiasi mewakili Forkopimda Provinsi Papua kepada AMPTPI. Saya ajak orang asli Papua harus menjadi tuan di atas negerinya sendiri,” kata Kapolda Waterpauw.

Dia mengatakan, dalam mempertahankan keutuhan berbangsa dan bernegara pemuda harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan. Sehingga, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Ketua Panitia Rakernas AMPTPI ke III, Natan Naftali Tebai mengatakan, khusus untuk hari pertama pihaknya fokus dengan seminar sehari. Dalam seminar ini pihaknya menghadirkan berbagai narasumber, seperti Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam XVIII/Cenderawasih yang diwakili Aster Kodam, Kol Edward Sitorus, Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Papua. Pemateri lain adalah aktivis lingkungan sosial dan pemerhati HAM serta aktivis kesetaran gender.

“Jadi hari pertama penuh dengan seminar dan hari ke dua adalah rapat kerja nasional. Dan hari ketiga adalah ibadah raya untuk pemulihan situasi. Sehingga, dalam kegiatan ini dan hari kedua peserta yang hadir 200 orang perwakilan dari DPC dan DPW AMPTPI Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, pemuda dan mahasiswa. Juga kami ada 3 DPW dan 27 DPC AMPTPI,” jelas Natan Naftali Tebai.

Digelarnya kegiatan ini, kata dia, pihaknya mau merespon Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota, bahwa melihat ke belakang kebijakan pemerintah soal pemberantasan Minuman Keras (Miras) selama ini. Kata dia aturan ini apakah hanya di atas kertas saja, ataukah kebijakan ini dilaksanakan dengan sesungguhnya.

“Kami mau melihat Pakta Integritas Miras itu. Jadi kami akan melakukan pengawalan pemberantasan peredaran minuman keras itu sendiri, sehingga ini akan menjadi catatan penting dalam Rakernas ini. Juga isu perempuan, kami akan membicarakan bagaimana supaya perempuan punya keterampilan masa kini yang semakin beragam, yang kami lihat orang Papua semakin banyak berpoligami dan tidak melihat perempuan sebagai bagian penting,” ujarnya.

Sekretaris Panitia Rakernas, Hendrikus Madai mengatakan, hasil dari Rakernas ini pihaknya akan deklarasikan sensus penduduk yang didorong oleh Gubernur Papua. “Sehingga kami akan lihat jumlah orang asli Papua (OAP) yang akan sebenarnya berapa. Karena yang ada selama ini angka-angka politik, seperti data dari KPU, BPJS dan Badan Statistik,” kata Madai.

Sekretarias Jenderal (Sekjen) AMPTPI, Januarius Lagowan mengatakan, keprihatinan pihaknya terhadap berbagai kompleksitas permasalahan yang terjadi di kawasan Pegunungan Tengah Papua dan secara umum Papua yang dilakukan oleh orang asli Papua (OAP), pemerintah Indonesia maupun para kapitalis global dengan mengatasnamakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua, terus mereduksi dan mengeksploitasi hak-hak dasar, penghancuran identitas, dan menghancurkan nilai-nilai kehidupan orang asli Papua yang dapat berakibat pada pemusnahan etnis secara bertahap tapi pasti.

Januarius menjelaskan, indikatornya adalah angka pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tinggi, perusakan lingkungan hidup, diskriminasi dan marginalisasi pembangunan, dominasi pasar dan perekonomian oleh pihak luar, ketergantungan dan keserakahan hidup melalui bantuan pemerintah dan pihak asing. Dikatakan pula , kontrol sosial lemah, buruknya mutu pendidikan, angka kematian karena kurang pelayanan kesehatan dan duplikasi nilai-nilai adat sebagai warisan leluhur di Pegunungan Tengah Papua.

“Jadi indikator di atas itu adalah orang asli Papua telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia melalui pembunuhan, penculikan, tekanan, intimidasi dan berbagai bentuk penindasan, pembungkaman kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di muka umum pada rakyat Papua dengan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan, dengan menggunakan hukum di tanah Papua sebagai alat untuk menjerat, memenjarahkan, menindas rakyat Papua dan terus mengisolasi tanah Papua dari pihak luar negeri,” ungkapnya.

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengapresiasai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke III tahun 2016 yang dilakukan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI) terlebih tema yang diusung, yakni ‘Bersatu Selamatkan Papua’.

Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa,mengatakan topik tersebut adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk mengambil kebijakan dan direalisasikan secepatnya.

“Ini topik yang diangkat panitia sangat mendesak. Mendesak kepada semua komponen. Sehingga dalam forum ini bisa menemukan persatuan yang dimaksudkan untuk menemukan solusi-solusi dari masalah lalu yang komplek, yang terus menjadi hambatan,” tutur Laurenzus Kadepa kepada Jubi usai pembukaan Rakernas AMPTPI ke III di auditorium Uncen.

Menurut Kadepa, melalui Rakernas AMPTPI ke III ini, dengan tema yang berbobot tersebut diharapakan dapat menyatukan semua komponen dari semua kesalahpahaman, permusnahan dan egois untuk menyelamatkan anak cucu di atas tanah ini.

“Saya juga menyampaikan terimakasih kepada AMPTPI, terlebih khusus kepada panitia Rakernas ke III atas pemberian cinderamata sebagai kenang-kenangan. Selamat berkarya bagi AMPTPI,” katanya.

Senada juga dikatakan Ketua Komisi V DPR Papua, Lakoba Lokbere, hasil yang akan dicapai merupakan langkah awal dari suatu perubahan di atas tanah Papua.

“Kami mendukung kegiatan ini. Ini kegiatan yang bermanfaat sekali. Sehingga kami minta agar semua keputusan-keputusan yang akan disepakati agar laksanakan dengan seksama,” paparnya. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment