Harus ada perencanaan sebelum menggunakan tanah adat

Ilustrasi pemalangan tanah/laut adat - Dok. Jubi
Ilustrasi pemalangan tanah/laut adat – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Tan Wie Long mengatakan, pemerintah, pihak swasta serta siapapun yang akan menggunakan tanah adat atau tanah ulayat harus memiliki perencanaan matang dan kesepakatan yang jelas dengan pemilik ulayat.

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi Pemerintahan, Pertanahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, perlu diingat Papua tak lepas dari tanah adat. Pemerintah atau pihak yang akan menggunakan tanah adat harus ada kesepakatan dan menjelaskan kepada pemilik ulayat seperti apa status tanah yang akan dipakai itu kedepannya.

“Kalau mau memanfaatkan tanah adat, harus terbuka kepada masyarakat. Bagaimana pelepasan dan lainnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Di Papua ini memang sulit investor berinvenstasi karena kendala yang dirasakan itu masalah pembebasan tanah. Sangat dibutuhkan sebuah terobosan, acuan dan penegakan hukum untuk semua pihak,” kata Tan menjawab pertanyaan Jubi pekan lalu.

Menurutnya, selama ini banyak kasus, tanah adat yang dipakai oleh pemerintah maupun pihak swasta dipermasalahkan pemilik ulayat dikemudian hari, padahal sudah ada pelepasan adat dan pembayaran hak ulayat.

“Ini harusnya ada ketegasan. Kan ketika tanah adat akan dilepaskan, tak serta merta dari pemilik ulayat kepihak yang akan menggunakan tanah adat itu. Tapi melibatkan semua pihak terkait. Mulai dari kepala kampung, kepala distrik, pihak kepolisian, kepala suku, pemilik ulayat dan lainnya. Dibicarakan di para-para adat,” ucapnya.

Katanya, tanah adat yang sudah dipakai sejak jaman Belanda dan kini diambil alih penggunaannya oleh pemerintah, harus dilihat secara menyeluruh. Bukti-bukti pelepasan juga harus ada. Apakah statusnya sewa pakai atau sudah hak milik.

“Dokumen bukti-bukti itu harus dicari. Pasti ada. Dengan begitu akan seperti apa status tanah adat itu. Apakah sudah dilepaskan. Kalau sudah apakah sudah dibayar atau belum. Apakah hanya sewa pakai atau seperti apa,” katanya.

Terpisah, legislator Papua lainnya, Emus Gwijangge mengingatkan masyarakat adat tak terus menjual tanah ulayat mereka. Ia khawatir, nantinya pemilik ulayat hanya akan jadi penonton jika tanah ulayat mereka habis terjual.

“Masyarakat pemilik ulayat harus memikirkan keberlangsungan generasi kedepan. Apa jadinya jika semua tahan ulayat dijual kepada investor atau pihak lain. Bagaimana generasi mendatang,” kata Emus.

Ia lebih setuju jika masyarakat adat menggunakan sistem kontrak atau sewa pakai dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu mereka masih berhak terhadap tanah ulayatnya. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment