Hadirnya Sawit, Hancurkan Tatanan Hidup Orang Asli Papua

Jayapura, Jubi – Pemerintah Propinsi Papua berpikir kelapa sawit dapat memberikan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua. Pemerintah Propinsi Papua memberikan ijin pegoperasian perkebunan kelapa sawit tanpa berpikir dampak kerugian dan bencana serta pentingnya udara segar. Bahkan dinilai telah mengabaikan pembangunan yang kontekstual Papua

Massa aksi di depan PTUN Jayapura
Massa aksi di depan PTUN Jayapura tuntut bebaskan tanah adat suku Yerisiam Gua Nabire yang diambil alih oleh PT Nabire Baru – Jubi/Abeth You
Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire menggelar diskusi lepas dengan menghadirkan para korban sawit dari Keerom dan Mimika.

Ketua Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire, John NR. Gobai, Dengan hadirnya kelapa sawit di tanah Papua justru memberikan dampak negatif dalam kehidupan rakyat pribumi Papua. Yakni, ancaman bagi generasi muda dan bencana alam yang sedang menerpa di berbagai wilayah.

“Karena sawit membuat bencana banjir, lahan hidup rakyat hilang, dusun sagu hilang. Kami nyatakan sikap, bahwa tolak sawit di tanah Papua,” ujar John NR. Gobai kepada Jubi, di asrama mahasiswa Intan Jaya, Kota Jayapura, Senin (04/04/2016).

Maka, pihaknya meminta kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Nasional (PTUN) Jayapura dan Pengadilan Sorong (PN) Sorong agar menangkan gugatan masyarakat adat.

Warga Keerom, Emel Fatagor yang juga korban sawit mengatakan, untuk menyikapi ini perlu ada pertemuan stakeholder sawit di tanah Papua

“Meskipun kami telah berjuang puluhan tahun untuk menuntut hutan adat yang dirampas perusahaan sawit, kami (orang asli Arso) baru mengetahui jika PTPN II ternyata tak memiliki hak guna usaha (HGU) perkebunan sebagai syarat membuka kebun sawit. Perusahaan baru memiliki izin HGU setelah 16 tahun alih fungsi hutan adat menjadi kebun sawit,” katanya.

Dijelaskan, fakta ini baru terungkap saat DKU Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum adat di wilayah hutan, yang digelar di Jayapura, 26–28 November 2014. Atau setelah 32 tahun PTPN II beroperasi di Keerom.

Meski berkali-kali protes, orang-orang Arso tak bisa berbuat banyak. Wilayah perbatasan Papua selalu menjadi wilayah yang khusus, wilayah operasi militer perbatasan negara, lengkap dengan penempatan pos-pos tentara dengan jarak tertentu. Wilayah ini juga menjadi pelarian anggota OPM. Lengkap sudah, keberadaan PTPN II, OPM dan hutan perbatasan negara tetangga menjadi alasan cukup bagi tentara Indonesia menjadikan wilayah Keerom salah satu prioritas pengamanan.

“Masalahnya, pengamanan menurut negara, bukan berarti rasa aman bagi warga Keerom,” jelasnya.

Kepala suku Yerisiam Gia Nabire, Dabiel yarawobi mengatakan, Selamatkan manusia dan hutan Papua yang ditetapkan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Pemerintah Provinsi Papua tidak hanya jadi sebatas slogan kosong, tapi harus diwujudkan dengan langkah yang kongkrit.

“Ajakan moral kosong atau tema cari funding saja. Ini tema mesti ada langkah kongkrit kita semua. Buat regulasi, bangun kesadaran tapi juga langkah tegas. Para pencari makan di investor yang pro perusak hutan akan diseleksi oleh alam,” tegas Daniel.

Dalam pertemuan itu pihaknya juga bicarakan soal kelapa sawit di Mimika, yang ditanam sepanjang ruas jalan Mimika ke Paniai. (Abeth You)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment