Gubernur Kritik Pidato Kenegaraan Presiden

JAYAPURA- BP– Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, mengatakan, 71 tahun Indonesia merdeka, tentunya sudah banyak perubahan yang terjadi, meskipun belum cukup. Namun diharapkan setelah 71 tahun ini ada perubahan-perubahan besar dan kebijakan khusus dibuat bagi Papua, karena ketertinggalan rakyat Papua saat ini bukan hal baru, begitupun masalah politik di Papua yang belum selesai .

“Jadi harus ada kebijakan khusus bagi Provinsi Papua,” ungkapnya kepada wartawan usai Upacara Peringatan HUT RI ke-71 Tahun di Lapangan Mandalam Jayapura, Rabu, (17/8).

Peringatan HUT RI ke- 71 tingkat Provinsi Papua, berlangsung dengan hikmah dan meriah, tampil sebagai Inspektur Upacara Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH. Turut hadir para Muspida Provinsi Papua, para gubernur dari negara PNG, dan sebagian masyarakat Kota Jayapura.

Ditegaskan, jangan pemerintah pusat menyampaikan bahwa dana ke Papua itu besar, karena anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke Papua itu tidak besar untuk membiayai pembangunan di Tanah Papua, apalagi dana Otsus yang dialokasikan bagi Papua Rp 5 T dan APBD Provinsi Papua Tahun 2016 ini Rp 12 T.

Jumlah anggaran tersebut sangatlah kecil, dibanding tingkat kesulitan dan kemahalan yang luar biasa. Apalagi dalam Pidato kenegaraan Presiden Jokowi, tidak menyinggung sama sekali soal Papua, dibanding Presiden SBY yang dalam pidato kenegaraannya selalu menyebutkan soal Papua, terutama anggarannya yang disebutkan jelas. “Harus ada kebijakan baru yang luar biasa bagi Papua. Orang bilang dana banyak yang dikirim ke Papua, itu dana dari mana. Dana Otsus Rp 5 T, sedangkan DAU dan DAK itu sudah wajib hukumnya negara berikan bagi Papua sebagai sebuah kewajiban,” tegasnya.

Untuk itu sekali lagi dirinya meminta kebijakan yang luar biasa bagi rakyat Papua, sebab jika tidak, akan berdampak pada masalah politik yang luar biasa. Sebagai contoh, sekarang mahasiswa/I asal Papua berjumlah Rp 7-8 ribu orang yang kuliah di seluruh Indonesia.

Jika kondisi itu terjadi, lalu bagaimana, karena itu bukan masalah Provinsi Papua tetapi merupakan masalah negara. Soal pulangkan para mahasiswa ini hal yang gampang karena pemerintah punya uang. Tapi ini sekali lagi

Dijelaskan, saat ini di Jogjakarta semua mahasiswa sudah dikeluarkan di kos-kos mereka, dan untuk sementara terpaksa di tampung di Asrama Kamasan, karena katanya sudah keluar tita raja (Gubernur Hamengku Buwono) bahwa mahasiswa Papua itu separatis. Ini dampaknya luar biasa, karena warga negara Indonesia mempunyai hak dimanapun dia pergi untuk tinggal dan hidup. Namun bila sudah larangan-larangan seperti itu, maka di Papua juga bisa keluarkan larangan yang sama.

“Ini setiap orang datang ke Papua ini dengan pesawat penuh, belum lagi kita bicara kapal. Ini ada apa ini? Kita ini Otsus, masa Jogjakarta bisa lakukan masa kita tidak bisa lakukan. Untuk itu, refleksi kita di usia ke 71 Tahun ini harus dilihat dari berbagai aspek,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRP, Nason Utti, menandaskan, dilihat dari sisi penyelenggaraan Papua berjalan lancar, tetapi dari sisi makna kemerdekaan belum menyentuh aspek kehidupan rakyat Papua sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belum lagi kebebasan dalam kebangsaan yang oleh masyarakat Papua membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat Indonesia lain, karena ada perbedaan dimana-mana.

Misalnya saja, pihaknya kesal dengan tindakan rakyat di Jogjakarta dan beberapa tempat lain, yang kenyataannya di Papua kita berusaha membangun mini Indonesia di Papua, tetapi ditempat lain rakyat Papua berkembang tidak bebas, baik itu hak untuk kehidupan, hak untuk menerima pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan dan infrasturktur yang layak, pemerataan pembangunan dan hak politik yang pada dasarnya tidak bebas dijalani oleh rakyat Papua.

“Pertanyaan, bahwa apakah rakyat Papua butuh waktu banyak menyesuaikan diri dengan teman-teman Indonesia lain atau rakyat di luar Papua butuh waktu banyak untuk menyesuaikan dengan Kami rakyat Papua. Karena Kami disini polos. Memang Kami akui bahwa memang rakyat Papua itu minoritas, sehingga dimana-mana dibatasi hak pendidikan kita,” tandasnya.

Lanjutnya, dari segi norma Pancasila, pihaknya mempertanyakan ketetapan MPR RI dan DPR RI serta UUD 1945 pasal 8 huruf A, masalah kebebasan demokrasi, serta masalah membangun keberagaman di dalam kebhinekaan, masalah perlindungan hak khusus dalam bingkai kenegaraan yang hingga saat ini DPRP menilai belum diterapkan benar oleh pemeirntah pusat.

Diakuinya, memang tujuan nasional itu baik kalau desentralisasi didalam membangun kerangka pemerintahan, namun pihaknya tidak paham dalam penerapannya, karena misalnya daerah yang menggunakan desentralisasi seperti Aceh, Jogjakarta, DKI Jakarta dan Papua. Dan diluar DKI Jakarta, yang menjadi leks spesialisnya bahwa di Aceh meminta dari segi perekonomian, kehidupan, pengelolaan pemerintahan dengan sistim pemerintahan sendiri, sedangkan di Papua pengelolaan pemerintahan hanya dibatasi pada angka anggarannya saja, sementara yang lainnya tidak ada. Disisi lain Papua dalam sumber daya alam (SDA) nya sangat besar disetorkan ke negara.

Hal lainnya, dipertanyakan juga kepada para pembuat undang-undang dan kebijakan, yang olehnya mensahkan pengakuan terhadap jabatan komunal (adat) didalamn sistem pemerintahan yang resmi di negara ini, seperti Kesultanan diakui sebagai kerajaan yang diberikan kewenangan yang luas dengan diberikan jabatan sebagai gubernur, contohnya Jogjakarta, yang akibatanya baik Presiden maupun Kapolri susah dalam memberikan intervensi bagi rakyat Papua untuk menempuh pendidikan di Jogjakarta.

Dengan kondisi seperti itu, maka kedepannya negara harus menjadikan semua provinsi sebagai negara bagian, karena kita lihat kondisi di Jogjakarta itu menganut sistem negara bagian. Sehingga suara dari Kapolri, Panglima TNI dan Presiden tidak digubris, sebab Gubernur Jogjakarta menganggap bahwa Kapolri, Panglima dan Presiden masa jabatannya hanya lima tahun, sedangkan dirinya (Gubernur/Sultan Jogjakarta) mempunyai masa jabatannya seumur hidup, maka gubernur Jogjakarta beranggapan bahwa dirinya tidak perlu diatur oleh mereka.

“Konsep kedepan negara berpikir bahwa dalam kebhinekaan bernegara, negara harus mengakomodir kearifan lokal dalam sistem pemerintahan di negara ini. Ya harus negara berserikat seperti Amerika Serikat. Saya lihat kita lebih banyak adopsi sistem pemerintahan itu dari Belanda yang masih sistem colonial. Contohnya prodak hukum Yustisia,” imbuhnya.

Menurutnya, bila kita menggunakan sistem pemerintahan kolonialis, tentunya dari sisi SDM nya kita belum siap, karena kita ini adalah bangsa yang besar yang berkepulauan, sehingga kedepannya dalam mengelola pemerintahan tidak boleh terpusat, tetapi harus mendelegasikan ke bagian kewilayahan, sehingga kecemburuan masyarakat masyarakat dari masing-masing wilayah tidak berpusat ke negara tetapi ke wilayahan, karena negaranya berserikat.

Ditambahkannya, ulang tahun ke-71 ini, Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat, pengakuannya NKRI yang adalah satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, tetapi rakyat Papua merasa dilecehkan di negaranya sendiri, karena anak-anak generasi Indonesia asal Papua yang menerima pendidikan di Jogjakarta tidak diterima oleh negara dan juga oleh masyarakat Jogjakarta, sehingga arti dari makna kemerdekaan itu sesungguhnya tidak dirasakan sama sekali oleh rakyat Papua.

“Kami rakyat Papua merasa tidak bebas sebagai generasi negara untuk melanjutkan tongkat estafet negara kedepannya, karena generasi negara yang menempuh pendidikan merasa tidak bebas dalam menyenyam pendidikan,” pungkasnya.(Nls/don)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment