Freeport terus maju demi relaksasi ekspor konsentrat

Jayapura, Jubi – PT. Freeport Indonesia masih terus berupaya mencari jalan agar pemerintah memberikan relaksasi ekspor konsentrat sehingga perusahaan tersebut bisa tetap melanjutkan operasinya.

Rencana revisi PP No 1 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah dinyatakan pemerintah Oktober berlalu, yang akan mengatur relaksasi ekspor mineral hasil pengolahan (konsentrat) hingga lima tahun ke depan beserta sanksi pencabutan izin pertambangan.

Berdasarkan PP No 1/2014 batas terakhir ekspor konsentrat seharusnya 11 Januari 2017. Revisi dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran ekspor konsentrat hingga lima tahun ke depan.

Menurut rencana revisi tersebut, relaksasi ekspor mineral hanya diberikan bagi perusahaan tambang yang serius membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.

Periode relaksasi, menurut Luhut Panjaitan pada Oktober lalu saat masih menjabat Plt Menteri ESDM, bertujuan untuk memberi kepastian hukum sekaligus mengukur keseriusan perusahaan.

“Kalau setelah 5 tahun tidak membangun (smelter) kami akan stop, mencabut izin tambang (perusahaan tersebut),” tegas Luhut seperti dikutip investor daily Oktober lalu.

Corporate Communication PT. Freeport Indonesia, Reza Pratama, Kamis (8/12/2014) kepada Jubi mengatakan PT. Freeport Indonesia tetap berharap pemerintah dapat memberikan relaksasi ekspor konsentrat kepada pihaknya.

“Kami berharap pemerintah akan memberikan relaksasi ekspor konsentrat kepada kami sehingga kami dapat tetap melanjutkan  operasi kami di Papua dan memberikan manfaat kepada pemerintah pusat, daerah dan masyarakat pada umumnya. Kami akan bekerjasama sebaik-baiknya dengan Pemerintah,” ujar Reza.

Komitmen pembangunan smelter adalah syarat perpanjangan ekspor konsentrat. Namun Richard Adkerson, CEO Freeport McMoRan minggu ini malah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pembangunan smelter baru sangat tidak ekonomis.

“Kami terus melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia memahami bahwa membangun smelter tembaga di Indonesia sangat tidak ekonomis, benar-benar sangat tidak ekonomis, karena kelebihan smelter global dalam industri tembaga,” kata dia.(*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment