Faktor Politik Diduga Penyebab Bupati Tak Sinkron dengan Gubernur

Jayapura, Jubi – DPR Papua menilai, pembagian dana Otsus Papua 80 persen ke kabupaten/kota belum maksimal. Beberapa kabupaten dianggap tak bisa menjalankan instruksi Gubenur Papua, Lukas Enembe.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, ia menduga hal itu terjadi karena unsur politik. Katanya, tak dipungkiri ada pimpinan di kabupaten/kota yang berseberangan dengan Gubernur Papua dalam hal politik, sehingga tak menjalankan instruksi gubernur, mengutamakan skala prioritas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan dari dana Otsus 80 persen.

“Harusnya jangan dilihat dari sisi politis. Tapi demi kepentingan rakyat. Tinggalkan masalah politik dan bekerja sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat,” kata Wonda, Selasa (15/12/2015).

enurutnya, kebijakan Gubenur Papua memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten/kota sudah tepat. Masyarakat yang sesungguhnya ada di kampung-kampung. Kini tinggal bagaimana bupati/wali kota dan jajarannya melakukan tugasnya dengan baik.

“Skala prioritas tak kelihatan. Makanya kami berharap ini harus dievaluasi kembali dan mengingatkan bupati/wali kota untuk melihat kondisi yang ada dengan baik. Kalau semua bisa bekerja sesuai tupoksi, semua akan berjalan sesuai yang diharapkan,” ucapnya.

Ia mengingatkan bupati/wali kota tak memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari dan Otsus 80 persen. Katanya, anggaran infrastruktur sudah cukup besar. Tak hanya bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, namun juga APBN.

“Penggunaan dana Otsus itu kini tinggal bagaimana bupati melaksanakan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis). Kami hanya pertimbangan ke Pemprov Papua. Tugas kami hanya melaksanakan pengawasan,” katanya. (Arjuna Pademme)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment