DPRP Akan Undang Kapolda Tanyakan Ijin Demo

Jayapura, Jubi – DPR Papua berencana mengundang Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw beberapa waktu kedepan untuk menanyakan dua hal yang dianggap penting. Pertama soal demo dan kedua terkait nasib orang asli Papua.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, dua hal yang akan ditanyakan pihaknya ke Kapolda Papua yakni terkait kebebasan berekspresi di Papua yang selama ini masih dibelenggu. Polisi dianggap diskriminasi dalam memberikan ijin demo. Hal kedua yang akan ditanyakan terkait nasib Orang Asli Papua (OAP).

“Kami akan undang Kapolda Papua menanyakan dua hal. Pertama, kenapa ada diskriminasi dalam pemberian ijin demo. Ada kelompok-kelompok tertentu yang dijinkan dan ada yang tidak,” kata Kadepa kepada Jubi, Selasa (27/6/2016).

Menurut dia, DPR Papua juga akan meminta penjelasan Kapolda, sebagai penanggungjawab keamanan di Papua mengenai orang asli Papua yang hampir setiap hari ada kehilangan nyawa. Apakah karena kecelakaan, dibunuh orang tak dikenal atau sebab lainnya.

“Kami ingin tahu apa langkah-langkah Kapolda untuk memproteksi orang asli Papua. Hampir setiap hari ada saja orang asli Papua yang meninggal dengan berbagai penyebab,” ucapnya.

Mengenai rencana Kapolda Papua mengeluarkan maklumat demo kata politikus Partai NasDem itu, hal tersebut bertentangan dengan keinginan DPR Papua. Pihak parlemen justru ingin ruang kebebasan berekspresi di Papua dibuka sebebas-bebasnya. Bukan dibatasi.

“Kami akan panggil Kapolda bukan terkait maklumat. Tapi dua hal itu. Saya heran dengan rencana Kapolda mau ketemu DPR Papua, MRP dan gubernur untuk menyatukan persepsi mengenai maklumat. Kami tak pernah berpikir maklumat, kami justru mau ruang demokrasi di Papua dibuka. Negara harus mengubah kebijakan keamanan di Papua. Penembakan, kekerasan, penambahan militer dan lainnya itu harus diubah,” katanya.

Kepolisian Daerah Papua berencana mengeluarkan maklumat aturan dan dasar berpendapat di muka umum.
“Siapapun berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun untuk kelompok dan afiliasinya bermuara separatis ada dasar hukumnya,” kata Kapolda Papua Irjen (Pol) Paulus Waterpauw dua pekan lalu.

Katanya, mereka yang melawan pemerintah dan aparat negara yang sah ada aturan hukum positif yang berlaku dan KUHP mengatur itu.
“Mereka yang melakukan demo pemisahan diri dari NKRI bisa dikenakan pasal makar dan menjadi catatan kriminal kepolsian jika ada yang dipidana,” ucapnya.(*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment