Dimana Logika, Polda Papua Fasilitasi Dokumentasi Masalah HAM Papua

Jayapura, Jubi – Pengacara Hak Asasi Manusia, Yan Chistian Warinusi mengkritisi pemerintah Indonesia yang mendayagunakan beberapa pemerhati HAM di Jayapura dalam rangka proses penyelesaiaan kasus HAM di Papua.

“Saya memandang bahwa langkah pemerintah Indonesia yang hendak “mendaya-gunakan” Matius Murib cs ini sebuah pekerjaan yang prematur dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat,”tegas Peraih Penghargaan Internasional, Hak Asasi Manusia “John Humphrey Freedom Award” 2005 dari Canada ini kepada redaksi Jubi melalui releasenya, Selasa (19/4/2016).

Warinusi menyampaikan itu menangapi diskusi penyelesaiaan HAM Papua yang difasilitasi Polda Papua yang berlangsung di kota Jayapura. Polda Papua memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Hotel Aston pada 15, 18 dan 19 April 2016, dalam rangka “Pendokumentasian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua”.

Kata Warinusi, dalam konteks Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sudah jelas. Jelas-jelas disebutkan tentang definisi mengenai apa itu pelanggaran hak asasi manusia (yang berat). Siapa-siapa atau institusi mana saja yang disebut sebagai terduga pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.

Karena itu, kata dia, sangat tidak masuk dalam logika hukum dan hak asasi manusia kalau institusi Negara, Polda Papua dan juga Kodam VII Cendrawasih, justru yang kini sibuk mengumpulkan data dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua.

Padahal, kata dia, di dalam Undang Undang HAM dan Pengadilan HAM sudah jelas disebutkan bahwa institusi yang memiliki kompetensi dalam konteks penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) serta dalam konteks penyidikan dan penuntutan adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bukan institusi POLRI dan TNI.

Ia mencontohkan kasus Wasior berdarah tahun 2001 dan Wamena berdarah tahun 2003. Kedua kasus ini sudah masuk pada tahap penyelidikan dan penyidikan di KOMNAS HAM dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Itu artinya sudah pada tahap pro justitia atau untuk keadilan atau dengan kata lain dalam tahap proses hukum sesuai mekanisme di dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2001. Sehingga tidak bisa lagi diusulkan secara gampang dan tanpa landasan yuridis formal oleh Matius Murib, cs maupun Polda Papua melalui jalur mediasi atau KKR.

Kata dia, demikian juga dengan kasus Enarotali yang diduga keras menewaskan 4 (empat) pelajar pada 8 Desember 2014. Kini sudah dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidik Pelanggaran HAM yang Berat oleh KOMNAS HAM dan tentu proses hukum akan berjalan, bukanla proses politik apalagi mediasi yang tak berlandas hukum.

“Saya kritik bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua tidak bisa sekali-kali ditempuh penyelesaian dengan jalan mediasi ataupun KKR. Kasus-kasus tersebut sudah terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran HAM yang berat dan telah ada indikasi institusi negara baik Polri maupun TNI sebagai pelakunya,”tegasnya.

Kata dia, prosedur dan mekanisme hukum menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi pilihan utamanya. Pendekatan hukum harus menjadi pilihan utama dan bukan pendekatan rekonsiliasi apalagi pendekatan politik dalam mencari langkah-langkah penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua tersebut.

“Saya mendesak Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahnya agar memberikan rasa hormat dan taat terhadap hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Dasar 1945.

Khususnya dalam memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi dijalankan proses hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua sesuai mekanisme hukum yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku,”tegasnya.

Peneas Lokbere, kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua mempertanyakan kepentingan Polda Papua memfasilitasi diskusi soal proses penyelesaian kasus HAM di PAPua.
“Apakah dialog itu keseriusan pemerintah atau Negara menyelesaikan kasus HAM ataukah Negara hendak mencuci tangan atas masalah di Papua? Siapa yang mempunyai kepentingan dengan agenda itu? Kami tidak mau terjebak”tegasnya.

Kata Lokbere, korban tidak membutuhkan rekonsiliasi. Rekonsilisiasi hanya mengubur masalah, kemudian muncul kembali ketika waktunya. Karena itu, dirinya sangat tidak setuju kalau penyelesaian kasus HAM di Papua melalui rekonsiliasi. Ia tetap berpandangan penyelesaian kasus HAM melalui proses hokum yang berlaku.

“Kasus lama boleh melalui rekonsiliasi. Kasus baru proses hukum. Hukum pelakunya sesuai perbuatan. Negara Jangan cucui tangan yang berlumuran darah orang Papua ,”tegasnya kepada Jubi di Waena, kota Jayapura, Papua, Selasa (19/4/2016).

Terpisah, Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw mengatakan Polda Papua hanya sebagai mediator. FGD yang difasilitasi oleh Polda Papua hanyalah untuk memperkuat tupoksi dari Komnas HAM.

“Mari kita berpikir positif saja. Jika ada niat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia di Papua, kenapa tidak kita sambut. Kami juga sudah mengidentifikasi beberapa kasus yang disebut-sebut sebagai pelanggaran HAM di Papua. Ada 13 kasus. Tapi agar fair, kami juga membuka ruang untuk melihat bersama-sama data-data dugaan pelanggaran HAM di Papua,” kata Kapolda Papua di sela kegiatan FGD.

Kapolda Papua meenyebutkan 13 Kasus yang didata oleh Polda Papua itu adalah 1) Kasus Penyanderaan Mapenduma 1996; 2) Biak Berdarah 1998; 3) Penyerangan Mapolsek Abe; 4) Pembunuhan Theys ; 5) Pembobolan gudang senjata Makodim Wamena; 6) Kerusuhan Uncen 16 Maret; 7) Penembakan Opinus Tabuni; 8) Pembunuhan Yawan Wayeni; 9) Penangkapan Kelly Kwalik; 10) KRP III; 11) Penembakan Mako Tabuni; 12) Kerusuhan tinju di Nabire; 13) Kasus Paniai 2014.

Sementara Matius Murib saat dikonfirmasi Jubi, membantah tudingan yang menyebutkan dirinya dimanfaatkan oleh negara untuk mengarahkan kasus-kasus pelanggaran HAM pada mekanisme rekonsiliasi.

“Saya tidak dimanfaatkan. Justru saya yang meminta kepada Menkopolhukam untuk membicarakan kasus pelanggaran HAM di Papua ini. Kemudian pemerintah memberikan respon. Ini kesempatan baik yang harus kita manfaatkan,” jelas Matius Murib. (*)

Facebook Comments

Share This Post

Post Comment